Politic Is Making Money

Oleh: Fauzi Aziz

 

BERDASARKAN peta geopolitik dan sekaligus geoekonomi serta  geostrategik, Indonesia telah menjadi sebuah negara demokrasi yang sekaligus tercatat sebagai salah satu negara di dunia yang diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi nomor 6 di dunia tahun 2050.

Dari sekarang masih ada waktu 34 tahun lagi untuk melakukan berbagai persiapan bersifat strategik di bidang politik dan ekonomi. Sebagai negara, Indonesia perlu solid. Di bidang politik harus mulai menjalankan proses politik yang baik dan di bidang ekonomi lebih pasti lagi harus melaksanakan tata kelola yang baik dalam mengurus sumber daya ekonomi nasional.

Di dalam negeri, bangsa ini harus menciptakan balance of power di kedua bidang tersebut agar setiap keputusan politik yang dilakukan  negara memberikan stimulasi yang konstruktif dan produktif menata sistem ekonomi sesuai kepentingan nasional.

Sistem politik yang kita kehendaki jelas, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia menjadi penggerak ekonomi nasional.

Balance of power yang kita harapkan bukan soal kuasa-kuasaan di kedua bidang tersebut. Yang dimaksud adalah keduanya harus melahirkan sistem politik dan sistem ekonomi yang kuat.

Pada saat sekarang, meskipun Indonesia telah menjadi negara demokrasi dan menganut sistem ekonomi terbuka dan liberal, di dalam negeri posisinya masih lemah. Di bidang politik, praktek politik transaksional dan koruptif masih menjerat lahirnya proses politik yang baik.

De jure demokratis, tapi secara de facto rentan karena yang menggerakkan dilatarbelakangi perilaku transaksional dan koruptif.

Powernya adalah politic is making money dan ini sangat berbahaya dan menjadi ancaman serius bagi pengelolaan demokrasi di Indonesia.

Bahaya paling besar adalah tindakannya berpotensi menimbulkan moral hazzard. Di bidang ekonomi, masalah utamanya adalah rendahnya efisiensi dan produktifitas sehingga secara agregatif daya saing ekonomi nasional juga rendah. Padahal ekonomi Indonesia sudah sangat terbuka dan liberal. Modal asing is in power dan modal nasional hanya menjadi sub sistem atau sekedar pelengkap.

Harusnya, modal domestik is in power, sedang modal asing hanya sebagai pelengkap. Fenomena ini terjadi akibat dari keputusan politik yang memberikan kesempatan luas kepada modal asing yang difasilitasi oleh adanya UU tentang Penanaman Modal yang oleh MK telah di- yudicial review.

Hal ini berarti penguasa telah mengambil tindakan politik yang tidak tepat karena bertentangan dengan konstitusi.Pembangunan ekonomi bukan proyek politik lima tahunan, tapi merupakan sistem yang harus berkelanjutan dan dilindungi stabilitas politik dan praktek politik yang baik dan sehat.

Politik dan ekonomi harus sama-sama is in power dan keduanya diperlukan hadir dalam tatanan kebangsaan yang seimbang dan saling mendukung.

Beberapa hari yang lalu, sebuah media cetak nasional membuat headline menarik yang judulnya adalah “Fondasi Demokrasi Indonesia Goyah”. Ini pertanda ada “keretakan”. Bila pilar demokrasinya goyah, itu artinya struktur politik di Indonesia belum kuat menopang pembangunan ekonomi di Indonesia.

Fenomena ini tentu menjadi tantangan dan sekaligus berpotensi menjadi ancaman bagi penyelenggaraan sistem ekonomi nasional yang diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan ekonomi 34 tahun mendatang. In power dalam politik agar bisa mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang maju, mandiri dan tidak menjadi koloni bangsa lain.

In power dalam bidang ekonomi berarti sistem ekonomi nasional yang terbangun terintegrasi antar wilayah dan antar sektor sehingga daya saingnya kuat.

Kita berharap, perjalanan Indonesia menghadapi masa depannya dapat tertangani dengan baik di bawah kepemimpinan nasional yang kuat. Kepemimpinan yang benar-benar in power agar Indonesia  tetap menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh secara politik, ekonomi dan budaya yang terbebas dari pengaruh bangsa lain, apakah mereka yang ada di blok timur maupun di blok barat.

Di sektor ekonomi, secara strategis diperlukan kepemimpinan nasional in the one direction untuk membangun sistem ekonomi yang berkualitas dengan peta jalan yang terukur, tidak diurus dengan cara hit and run karena ekonomi selalu memerlukan dukungan lingkungan yang kondusif.

Pemerintah harus bisa menumbuhkan the will to develop di kalangan rakyat karena pada hakekatnya pembangunan ekonomi tidak lain adalah menjawab what will the people of the country do for themselves.

Agar pembangunan ekonomi menjadi in power dalam setiap insan Indonesia, negeri ini butruh sejumlah entrepreneur. Bentuk-bentuk lain yang beraroma sama dengan penjajahan atau menjadikan negeri ini sebagai koloni asing adalah tindakan a-nasionalis.

Kepemimpinan nasional yang kita harapkan adalah yang mampu melenyapkan patahan-patahan yang memungkinkan adanya the arbittrary abuse of goverment power atau penyalahgunaan wewenang tanpa alasan.

Kita jujur membutuhkan pemerintahan yang efektif, daripada demokrasi yang amburadul. Rakyat pasti memerlukan clean and clear goverment daripada berdemokrasi tetapi transaksional dan koruptif. (penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri).