Capres Mengumbar Janji Manis

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Sejumlah calon presiden semakin bergiat menjual programnya dengan harapan dipilih masyarakat untuk bisa menduduki kursi presiden. Untuk menggolkan harapan dan cita-cita tersebut para calon presiden mulai mengumbar janji-janji manis. Inilah janji manis mereka yang perlu kita catat.

Dahlan Iskan

Dahlan Iskan sesumbar mendirikan ‘PLN Baru’ kalau terpilih menjadi Capres 2014 dari Konvensi Capres Partai Demokrat. Slogan ini mengingatkan Pilgub DKI 2012 lalu dari pasangan Jokowi-Ahok. Mereka mengusung slogan ‘Jakarta Baru’.

Menteri BUMN ini mengatakan, ‘PLN Baru’ itu bertujuan menangani masalah listrik di wilayah terisolir. Mantan Dirut PT PLN ini menjelaskan, PLN saat ini sudah berada di luar kemampuan sebuah manajemen yang selama ini ada. Listrik hanya akan mementingkan wilayah-wilayah yang ekonominya sudah maju. Sementara wilayah yang terisolasi, pulau-pulau kecil akan jauh tertinggal.

“Saya akan mendirikan PLN Baru, khusus untuk menangani wilayah-wilayah terisolasi. Saya akan mengembangkan bio masa secara besar-besaran yang tersebar di seluruh pelosok nusantara,” katanya, Senin pekan lalu.

Menurut Dahlan dengan bio masa akan dipadukan program melistriki wilayah-wilayah terisolasi. Program ini, kata bos Jawa Pos Group ini, sekaligus bisa disandingkan dengan program pengentasan kemiskinan. Tak hanya itu, Dahlan juga akan mengajak masyarakat di pelosok untuk menanam tanaman yang cepat tumbuh. Selanjutnya tanaman itu dijual ke PLN Baru untuk digunakan sebagai bahan bakar.

“Bahan bakarnya tidak perlu didatangkan dari wilayah lain. Ini program terpadu yang akan berbeda kalau kita membangun solar cell yang serba impor atau batu bara yang memiliki kelemahan skala ekonominya,” jelasnya.

Anies Baswedan

Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Anies Baswedan ingin pembangunan Indonesia merata hingga ke pelosok negeri jika ia terpilih menjadi presiden pada pilpres 2014 mendatang. Salah satunya memindahkan kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke daerah. “Salah satunya dengan merelokasi kantor BUMN ke dekat dengan tempat operasinya,” kata Anies Baswedan saat berpidato di Sekretatiat Komite Konvensi di Jalan Pati Unus, Jakarta Selatan, Kamis pekan lalu.

Jika semua kantor BUMN dipindahkan ke daerah, dengan sendirinya akan menumbuhkan ekonomi di daerah itu. Sebab, orang-orang yang bekerja di BUMN juga akan ikut pindah ke daerah itu. “Mereka yang pindah adalah orang-orang berpendidikan. Mereka yang memiliki daya beli tinggi. Melihat potensi itu, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti mal dan lainnya juga akan muncul,” lanjutnya.

Dengan begitu, kata Anies, secara tidak langsung daerah tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. “Tinggal infrastrukturnya yang diperbaiki,” tandas Rektor Universitas Paramadina itu

Marzuki Alie

Peserta Konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat (PD) Marzuki Alie berjanji jika terpilih sebagai presiden, dirinya akan mengundurkan diri bila ada menteri di kabinetnya yang korupsi, katanya dalam acara “Meet The Press 2014” yang digelar Komite Konvensi Capres PD di Jakarta, Kamis pekan lalu.

“Kalau saya jadi Presiden, saya akan mundur dari jabatan saya sebagai Presiden jika ada Menteri yang korupsi. Seorang pemimpin seharusnya bertanggung jawab atas apa yang dilakukan bawahannya,” kata Marzuki.

Menurut Marzuki, terdapat hubungan struktural antara Presiden dengan Menteri. Dia yakin bahwa tindakan seorang Menteri pastilah sepengetahuan Presiden.”Tidak ada prajurit yang salah. Pasti yang salah atasan. Begitu pula jika ada eselon II yang korupsi, maka pejabat eselon I juga harus mundur,” kata ketua DPR itu.

Namun, lanjut dia, hal berbeda jika ada anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi. Menurut dia, seorang anggota DPR yang korupsi tidak serta merta merupakan tanggung jawab Ketua DPR. “Kalau anggota DPR itu tanggung jawabnya ke masing-masing ketua partai politiknya. Kalau ketua DPR itu jabatan strukturalnya kepada kesekjenan,” katanya.

Marzuki juga menawarkan konsep lainnya dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Dia mengaku akan mensinergikan semua lembaga pengawasan yang ada di pemerintah. Pasalnya, menurut dia, saat ini pemerintah memang mempunyai banyak lembaga pengawas. Namun, sifatnya masih tersebar dan tidak tersinergi dengan baik.”Seharusnya seluruh lembaga pengawas itu bersinergi dan hanya bertanggung jawab kepada Presiden,” tambahnya.

Gita Wirjawan

Peserta Konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat (PD) Gita Wirjawan berjanji akan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika terpilih menjadi presiden 2014 mendatang. “Prioritas utama saya dalam penegakan hukum adalah memastikan penegak hukum kita bebas dari korupsi dengan memperkuat KPK,” kata Gita dalam acara “Meet The Press 2014” yang digelar Komite Konvensi Capres PD di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Menurut Gita, meski menilai pemberantasan korupsi dia Indonesia sudah berada di jalur yang benar, namun dia merasa masih terbilang lambat. Hal ini, lanjut dia karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki KPK salah satunya soal keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Saat ini jumlah penyidik di KPK kurang lebih 100 orang, sedangkan PNS itu di Indonesia mencapai 4,5 juta. Jadi rasionya 1:45 ribu, hal ini jauh dari kata ideal.

Dia mencontohkan, dengan rasio penyidik 1:200, pemberantasan korupsi di Hong Kong, masih butuh waktu 30 tahun. “Jadi memang butuh penambahan (penyidik KPK),” kata Gita.

Selain soal jumlah penyidik KPK, kapasitas penyidik juga akan diperkuat. Sebab, peran penyidik dalam memberantas korupsi semakin terlihat bila kualitasnya juga baik. “Ini sangat bisa tercermin dari politik anggaran, nggak cuma meningkatkan penyidik tapi kualitasnya juga,” ujarnya. Oleh karena itu, kata Gita, kedepannya KPK memang harus diperkuat baik dari segi kapositas penyidik, anggaran, maupun kewenangan. “Saya tidak akan pernah takut untuk melawan upaya penggerdilan KPK,” tegas Gita.

Pramono Edhie

Calon Presiden (Capres) Konvensi Partai Demokrat Pramono Edhie berjanji akan lebih memperkuat jajaran TNI/Polri jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. “Indonesia harus punya tentara dan polisi yang kuat sebagaimana diamanatkan UUD 1945,” ujarnya di Gedung Komite Konvensi Partai Demokrat, Rabu pekan lalu.

Keinginan tersebut, kata Pramono, setelah dirinya berkunjung ke beberapa daerah di Indonesia yang tersebar pulau-pulau di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Atas dasar itu dirinya berharap Indonesia harus memperkuat jajaran TNI, dan Polri untuk menjaga keutuhan NKRI demi memberikan keamanan dan kenyamanan rakyat. “Tak ada pulau hilang diambil orang, maka harus ada rasa aman. Ada rasa aman nyaman di Indonesia, baru kita bisa tingkatkan ekonomi kerakyatan,” tambahnya

Prabowo

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto berjanji akan mencabut anggaran subsidi BBM yang nilainya mencapai Rp 300 triliun dan disebut sebagai kebocoran uang negara. Janji itu akan direalisasikan jika dirinya terpilih sebagai Presiden RI pada Pilpres 2014 mendatang. Menurutnya, uang hasil dicabutnya anggaran subsidi BBM itu akan ia distribusikan ke sektor-sektor lainnya.

Uang Rp 300 triliun, kata Prabowo bisa digunakan untk membangun transportasi mssal yang kini menjadi kebutuhan bagi rakyat Indonesia. “Rp 10 triliun akan kita belanjakan untuk pengadaan 35 ribu bus guna kebutuhan transportasi,” tegas Prabowo, Minggu pekan lalu.

Janji Prabowo lainnya adalah, alokasi anggaran Rp 1 miliar per desa, dimana ada 80 ribu desa di Indonesia, sehingga dibutuhkan Rp 80 triliun. “Kami ingin anggaran subsidi BBM yang akan kita cabut nanti bisa kita alihkan juga guna membangun rel kereta api sepanjang 3 ribu kilometer, dananya sekitar Rp 60 triliun,” lanjut mantan menantu Presiden Soeharto itu. Sedang dana Rp 60 triliun akan digunakan membangun highway 10 jalur sepanjang 3.000 kilometer. Prabowo menyatakan subsidi BBM hanya akan diberlakukan pada sektor-sektor yang memang sangat membutuhkan.

“Saya sadar kalau subsidi BBM dicabut akan ada yang khawatir inflasi dan lain-lain. Tapi kita harus berani belajar dengan bangsa lain. Menghindari subsidi BBM adalah dengn menghadirkan transportasi yang murah dan bagus,” pungkas Prabowo

Wiranto

Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto menegaskan komitmennya untuk menjaga partainya dari kader yang korupsi. Karenanya, pria yang sudah didaulat menjadi calon presiden (capres) Hanura itu tak akan segan langsung menonaktifkan kader yang menjadi tersangka korupsi meski belum diputus bersalah. “Hanura sendiri selalu sangat peka soal itu (korupsi, red). Begitu ada indikator terlibat saja kami udah menonaktifkan untuk bersihkan dirinya,” ujar Wiranto pada acara perayaan hari ulang tahun ketujuh Hanura di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, beberapa waktgu lalu.

Mantan Panglima Abri itu tak mengakui, saat ini korupsi sudah merajalela ke berbagai kalangan, tak terkecuali di lembaga pemerintahan. Karenanya dia meminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan kepolisian untuk menyeret para pelaku korupsi ke proses hukum tanpa pandang bulu.

Calon Presiden (Capres) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto menyatakan jika dipercaya rakyat, dia siap melakukan nasionalisasi terhadap tambang minyak dan gas bumi (migas) yang banyak dikuasai asing. Menurutnya, itu adalah amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33. (red/sis)