Penjelasan Pemerintah Selama Ini Cukup Menyesatkan

Oleh: Fauzi Aziz

AKHIR-akhir ini makin terkuak bahwa kondisi perekonomian Indonesia tidak bisa lagi hidup dan tumbuh hanya dengan mengandalkan kebijakan makro karena secara riil yang menghasikan output produksi dan yang menggunakan input produksi adalah sektor mikro.

Faktor stabilitas di tingkat makro sangat diperlukan untuk memberikan stimulasi ekonomi, tetapi tak kalah penting adalah terjadinya pertumbuhan sektor mikro secara dinamis yang efisien dan produktifitasnya tinggi sehingga output produksi yang dihasilkan dapat menggunakan input yang tidak boros.

Kapasitas kerja sektor makro pasti ada batasnya. Karena itu, pemerintah harus bisa memberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana mengelola kebijakan ekonomi di Indonesia. Selama ini kita diberikan pelajaran bahwa saat harga dolar mahal, dapat menguntungkan kegiatan ekspor dan pada sisi lain akan dapat menurunkan kegiatan impor.

Pandangan ini benar, terutama jika sebagian besar bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang impor berasal dari dalam negeri. Namun jika bahan bakunya sebagian besar berasal dari impor, maka secara teoritis harga dolar yang mahal tidak akan memberikan dampak yang cukup berarti tehadap upaya pengurangan defisit.

Apalagi jika masih harus diperhitungkan dengan nilai perdagangan jasa yang buat Indonesia posisinya masih sering mengalami defisit yang lumayan besar, maka secara makro, Indonesia akan mengalami tekanan dalam neraca transaksi berjalan. Lebih-lebih bila kondisi mikronya tidak sehat dan tidak efisien, maka tekanan terhadap posisi neraca transaksi berjalan akan besifat laten mengancam fondamental ekonomi dalam negeri.

Artinya, keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional, ada atau tidak ada perdagangan bebas, harus selalu dibayar dengan biaya yang relatif mahal akibat dari aspek mikro yang tidak sehat dan boros. Biaya logistik mahal, biaya modal juga mahal, produktifitas rendah dan secara total kegiatan perdagangan internasional Indonesia berjalan dalam sistem ekonomi yang serba berbiaya tinggi.

Penjelasan pemerintah yang selama ini disampaikan kepada kita sebenarnya cukup “menyesatkan” karena hal yang disampaikan lebih banyak bersifat makro. Memang kita harus jujur mengatakan pengelolaan kebijakan ekonomi makro yang dilakukan pemerintah relatif baik selama ini karena pemerintah menerapkan kebijakan yang sangat hati-hati.

Namun kinerjanya dalam mengelola kebijakan dan progam di sektor mikro capaian kinerjanya tidak sebagus dibandingkan dengan capaian kinerja di sektor makro. Pemerintah seperti tidak punya kuasa apa-apa dalam mengelola sektor mikro dan terkesan cukup merasa happy mengelola kebijakan makro ekonominya.

Kita memerlukan dua-duanya tertangani dengan baik karena sebagai negara dengan jumlah penduduk besar yang hidup tersebar di sekitar 6.000 pulau besar dan kecil, kaya sumber daya alam, kegiatan ekonominya tidak bisa hanya mengandalkan pada pengelolaan kebijakan makro saja, tetapi harus diikuti dengan pengelolaan kebijakan mikronya secara efisien.

Sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada pertanian, tambang dan industri pengolahan tidak bisa dibiarkan bekerja dengan sistem yang bersifat parsial. Ketiga sektor tersebut harus dikelola dalam satu sistem industri yang efisien untuk menghasilkan daya saing internasional yang handal.

Jika kita tidak berhasil membenahi sektor mikro, maka Indonesia benar-benar hanya akan menjadi pusat pasar untuk barang dan jasa yang dihasilkan bangsa lain. Yang akan muncul adalah pembangunan gudang-gudang barang impor, kondominium atau apartemen, tempat-tempat hiburan dan outlet barang impor. ***