Burkina Faso: Oposisi Demo Protes Pengambilalihan Militer

BURKINA FASO, (tubasmedia.com) – Partai-partai oposisi dan kelompok-kelompok sipil di Burkina Faso telah mengadakan gerakan massa pada hari Minggu sebagai protes atas pengambilalihan militer setelah pengunduran diri Presiden terguling Blaise Compaore.

Mereka mengatakan manajemen transisi milik rakyat dan tidak boleh disita oleh tentara.

Gerakan masa tersebut terjadi beberapa jam setelah militer mengatakan bahwa Letnan Kolonel Isaac Zida, orang kedua dari barisan pengawal presiden, telah terpilih sebagai pemimpin transisi bangsa. Sedangkan mantan presiden Burkina Faso Blaise Compaore telah melarikan diri ke Pantai Gading.

“Kemenangan lahir dari pemberontakan populer ini adalah milik rakyat, dan tugas mengelola transisi adalah menjadi hak rakyat,” kata kelompok oposisi dalam sebuah pernyataan. “Dalam hal itu tidak dapat digantikan oleh tentara.”

Awal pekan ini juga terjadi protes oleh kelompok oposisi setelah Compaore berusaha untuk mengamandemen konstitusi dan memperpanjang masa jabatannya di kursi kepresidenan.

Pada hari Kamis, pengunjuk rasa membakar gedung parlemen dan pemerintahan di ibukota Ouagadougou. Wartawan BBC Thomas Fessy, yang meliput peristiwa dari Senegal, mengatakan ada kekhawatiran di kalangan penduduk bahwa peristiwa yang terjadi saat ini mungkin dibajak oleh kudeta militer.

Tapi di negara di mana presiden terguling telah mendominasi panggung politik selama hampir tiga dekade, peran oposisi masih lemah dan pemilih pada rapat umum tersebut akan menjadi ukuran kredibilitasnya.

Sedangkan Angkatan Bersenjata Burkina Faso menanggapi hal itu dengan menunjukkan jika orang baru yang bertanggung jawab, Letnan Kolonel Zida, siap untuk menghormati keinginan rakyat.

Di bawah konstitusi negara, presiden Senat harus mengambil alih jabatan setelah presiden nasional mengundurkan diri, dengan pemilihan umum akan berlangsung antara 60 dan 90 hari sesudahnya.

Uni Afrika telah menyerukan pembentukan pemerintahan sipil yang memimpin transisi sesegera mungkin dan mendesak “penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil dan transparan”.

Dalam sebuah pernyataan, kepala AU Nkosazana Dlamini-Zuma mendesak militer untuk “menahan diri dari setiap tindakan atau pernyataan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan lebih lanjut”.

Departemen Luar Negeri AS mendesak segera dilakukan transfer kekuasaan kepada otoritas sipil di Burkina Faso dan bergerak menuju pemilihan presiden yang bebas dan adil. (Rizal Surya Pratama)