Pemerintah tidak Konsisten Terapkan Kebijakan Usaha

SEMARANG, (tubasmedia.com) – Pemerintah diharap bisa konsisten dalam menerapkan kebijakan sektor usaha. Selama ini, tiap pergantian pimpinan atau kepala daerah, aturannya ikut berubah.

“Pemerintah harus menjaga agar kebijakan tidak berubah-ubah. Harus konsisten, dengan begitu Pemerintah akan ikut menjaga iklim industrial,” kata Ekonom Paramadina Aviliani di Semarang, Selasa (29/12/2015).

Menurut Avialiani, selama ini, kebijakan pemerintah terkait sektor usaha acapkali berubah seiring pergantian kepala daerah. “Misalnya saja, pemimpin baru kebijakan baru. Ini masih sering ditemui di Indonesia,” kata Aviliani.

Kata Aviliani, adanya inkonstensi ini berdampak kepada kepercayaan investor. Wajar saja apabila investor banyak yang merasa kurang nyaman untuk membangun bisnis di negeri ini.

Avialiani juga mengingatkan pemerintah untuk proaktif dalam menyelesaikan berbagai aksi demo buruh atau LSM di daerah. Seperti yang dilakukan Pemprov Jawa Timur, dan terbukti berhasil.

“Pemerintah harus turun tangan, jangan pengusahanya yang terjun langsung karena biasanya pengusaha tidak suka mengurusi hal seperti itu. Hal ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berhasil,” kata Aviliani.

Menurut mantan komisaris Bank BTN ini, Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah yang cukup diminati invgestor. Lantaran, sejumlah daerah di provinsi ini, biaya hidup serta gaji buruhnya lebih rendah di banding Jabodetabek.

Untuk mendorong agar investasi masuk bisa mengalir deras, Aviliani menyarankan agar Pemprov Jawa Tengah gencar membangun kawasan industri.

“Menurut saya, kawasan industri sangat mendukung daya saing. Ke depan, daya saing bisa dilakukan kalau ada kawasan industri. Tidak bisa, industri itu berdiri sendiri-sendiri. Karena tidak mungkin akan ada daya saing kalau begitu,” terang Aviliani.(ril/roris)