Wantimpres Desak Gibran Mengundurkan Diri dari Jabatan Wapres Mencegah Amukan Masyarakat

 

Ilustrasi berita, ribuan masyarakat pencari kerja lengkap dengan ijazah, tetap tidak dapat pekerjaan sementara Gibran yang tidak punya ijazah bisa menempati jabatan Wakil Presiden, sesuatu yang sangat janggal dan menghina warga. -tubasmedia.com/ist

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Penunjukan akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menuai kritik dan keraguan dari kalangan masyarakat sipil.

Menanggapi hal tersebut, Rocky memberikan klarifikasi dalam percakapan di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored.

Di tengah pembahasan mengenai posisi barunya di lingkaran kekuasaan, Rocky secara terbuka menyarankan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri demi menjaga stabilitas politik nasional.

Dalam perbincangan bersama mantan anggota DPR Akbar Faizal, Rocky mengulas konstelasi politik terkini pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa ijazah Gibran. Menurutnya, putusan tersebut seolah mencuci tangan secara formal namun melempar bola panas ke ranah legislatif (DPR).

Memicu Eskalasi Kekecewaan

Kondisi tersebut berpotensi memicu eskalasi kekecewaan publik. Gejala penolakan di beberapa daerah, seperti aksi pimpinan DPRD di Sukabumi yang menurunkan foto resmi Wakil Presiden, dianggap sebagai sinyal alarm atas akumulasi amarah massa terhadap isu legitimasi kepemimpinan nasional.

Untuk mencegah potensi benturan politik yang lebih dalam, Rocky menyodorkan proposal yang elegan namun radikal.

“Alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri secara psikologi untuk mencegah amuk massa dan mencegah Presiden dikait-kaitkan dengan pasangan yang ilegal,” tegas Rocky Gerung, Kamis (8/10/2026). BacaIsu Politik

Ia menilai langkah mundur secara sukarela merupakan tindakan kenegarawanan yang ampuh meluruhkan beban psikologis dan ketegangan di tengah masyarakat.

Tidak Akan Tumpul

Langkah Rocky masuk ke dalam sistem pemerintahan Prabowo Subianto memicu tuduhan bahwa dirinya telah menyeberang dan berkhianat pada gerakan kritis.

Menjawab kritik tersebut, Rocky menegaskan bahwa komitmen moral serta mode berpikir akademisnya tidak akan tumpul hanya karena memegang jabatan di Istana.

Ia menguraikan perbedaannya dalam memahami konsep kekuasaan. Rocky mengaku bersikap anti terhadap surplus atau akumulasi kekuasaan yang berlebihan, karena di situlah akar penyalahgunaan dan korupsi.

“Istana itu adalah sarang korupsi sejak dulu,” lugas Rocky.

Justru dengan berada di dalam sistem, ia merasa memiliki ruang gerak yang lebih efektif dan langsung berjarak dua sentimeter dari telinga Presiden untuk menyampaikan pertimbangan etis serta memberantas potensi korupsi tanpa hambatan birokrasi.

Ia mengklaim telah memiliki kesepakatan independensi penuh dengan Presiden Prabowo untuk tetap menyampaikan gagasan secara jujur, objektif dan tanpa basa-basi.

Pelihara Nalar Kritis

Sebagai anggota Wantimpres, Rocky menjelaskan perannya bukan memberikan masukan teknis ala menteri eksekutif, melainkan menyajikan wawasan dan review bernuansa etis serta metodologis. Mekanisme kerja dewan memungkinkan setiap anggota menyampaikan catatan pertimbangan secara individual langsung kepada Presiden.

Ia menambahkan, publik tidak perlu khawatir dirinya akan terpenjara oleh protokol istana. Rocky berkomitmen untuk terus memelihara nalar kritisnya di ruang publik.

Baginya, posisi di lingkaran Istana adalah ujian tertinggi integritas seorang intelektual publik. Bertatap muka langsung dengan kekuasaan untuk melakukan koreksi radikal dari dalam, ketimbang sekadar menjadi pengamat pasif dari luar. (sabar)