Pembangunan Ekonomi Bukan Hanya Tanggungjawab Pemerintah

Oleh: Fauzi Aziz

 

SELURUH pemangku kepentingan pada sebuah bangsa dan negara pada dasarnya harus berperan dan ikut bertanggung jawab dalam pembangunan perekonomian. Ini artinya pembangunan ekonomi bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tapi melibatkan seluruh masyarakat, baik pelaku usaha, para profesional, konsumen, para pekerja dan masyarakat madani pada umumnya.

Mengapa menjadi seluas itu cakupannya? Karena mereka adalah para penarik manfaat ketika ekonomi tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan ekonomi berapa pun apakah 5%, 6% atau 7%, para penarik manfaat pasti akan menikmati hasilnya.

Disini diharapkan prinsip mutual benefit terjadi dan tentu proporsional. Begitu pula prinsip saling pengakuan (mutual recognize) harus bisa ditegakkan karena seluruh komponen bangsa adalah pemangku kepentingan yang secara inklusif  ikut bertanggungjawab selama dalam proses pembangunan ekonomi berjalan.

Prinsip gotong royong adalah sistem nilai luhur yang perlu terus dilibatkan dalam mengelola pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi untuk semua (economic growth for all), inilah misi pembangunan ekonomi yang harus diwujudkan setahap demi setahap.

Selama ini, kita kurang memperhatikan kedua prinsip di atas karena kita lebih sering menggunakan pendekatan teknis, baik pada agregasi makro maupun mikro sehingga isu-isu ketidakadilan dan kecemburuan sosial dengan mudah muncul sebagai reaksi atas tidak diterapkannya prinsip saling memberi manfaat dan saling memberi pengakuan dalam pengelolaan ekonomi  bangsa. Kasus pengelolaan tembaga oleh Freeport di Papua dapat menjadi contoh.

Menghormati keberagaman peran antar pemangku kepentingan dalam satu harmoni yang konstruktif dan produktif akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman. Demokrasi ekonomi yang kita laksanakan tidak memberikan kebebasan tanpa batas, tetapi harus berlangsung dalam satu koridor kesepakatan untuk menegakkan prinsip mutual benefit dan mutual recognize.

Dalam sistem ekonomi liberal yang tunduk pada faham kapitalisme, pemilik modal pada dasarnya adalah yang dipertuan agung yang selalu diberikan karpet merah oleh penguasa karena mereka dianggap sebagai pencipta kemakmuran.

Karena itu, mereka harus menjadi pembayar pajak terbesar, bukan  sebaliknya menjadi pengemplang pajak. Atau malah menuntut diberlakukan sistem pajak dengan tarif rendah, sehi ngga pada akhirnya mereka dapat menikmati banyak kenyamanan dalam melakukan pemupukan modal dan keuntungan.

Oleh sebab itu, premis ekonomi yang menghormati perlu pemupukan modal dan keuntungan yang biasa kita sebut sebagai prinsip kapitalisasi asset dan maksimalisasi profit harus dikombinasikan dengan prinsip mutual benefit dan mutual recognize sehingga pertumbuhan ekonomi yang dicapai berkelanjutan.

Pendidikan menjadi faktor penting dan semestinya progam studi ekonomi pembangunan di Indonesia memiliki bahan perkuliahan dalam bentuk modul spesifik untuk bisa menstimulasi mahasiswa memahami model pembangunan ekonomi Indonesia yang mampu menggerakkan ekonomi sesuai kondisi sosial kultural bangsa Indonesia.

Kita selama ini sangat percaya diri bahwa model pembangunan dengan mengcopy paste model barat adalah yang terbaik untuk diterapkan di negeri ini.

Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. A Prasetyantoko mengatakan Indonesia mengalami paradoks dalam kinerja perekonomiannya. Kinerja ekonomi yang tinggi tidak disertai dengan peningkatan kualitas hidup manusia secara memadai, sehingga diskoneksitas tersebut tidak hanya karena persoalan teoritis semata, tapi juga pragmatis.

Pertumbuhan untuk pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan adalah satu-satunya tujuan tertinggi dari semua langkah kebijakan. Strategi dan pendekatan pembangunan ekonomi dalam perspektif pemikiran liberal, pertumbuhan ekonomi ditempatkan posisinya sebagai tujuan. Sedangkan pendekatan pembangunan inklusif lebih menekankan pertumbuhan sebagai sarana.

Peran negara dalam sudut pandang liberal adalah minimal, sedangkan pendekatan pembangunan inklusif menempatkan peran negara menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pandangan tersebut dikutip untuk makin menguatkan bahwa penerapan prinsip mutual benefit dan mutual recognize dalam pembangunan ekonomi penting juga menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Prinsip tersebut berarti kemajuan dan kemakmuran bersama adalah hal yang utama, bukan kemajuan dan kemakmuran untuk sekelompok orang atau golongan tertentu saja.

Sebagai konstitusionalis, kita berarti harus meyakini pembangunan ekonomi di Indonesia tidak bisa dihela dengan pendekatan neoliberal. Kita sepakat peran pemerintah perlu hadir dalam pembangunan ekonomi. Intervensinya harus bisa difahami dengan setepat-tepatnya agar hadirnya pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak malah “menghambat” prosesnya yang sedang berjalan.

Konsekwensinya adalah hukum-hukum ekonomi yang dibuat harus sesuai dengan semangat konstitusi, tetapi proses administrasinya tidak harus dibuat rumit sehingga para pemangku kepentingan menjadi malas. Jangan sampai keliru memaknai pengertian tentang pentingnya intervensi pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Kondisi umum yang sering terjadi adalah arah, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi di atas kertas dirumuskan dengan baik, tapi saat ditranformasi ke dalam tatanan aturan, muncullah berbagai pengaturan yang berbelit sehingga jalannya implementasi strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi terseok-seok.

Para penganjur pentingnya pembangunan untuk semua selalu mengatakan pembangunan adalah  proses kompleks yang banyak melibatkan faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi. Karena itu, negara seharusnya berperan aktif mendukung terciptanya situasi tersebut.

Pembangunan harus melibatkan semua pihak. Disinilah prinsip saling pengakuan menjadi perlu dihadirkan. Jadi kalau kita masih meyakini  pembangunan ekonomi perlu tunduk pada idilogi ekonomi yang sudah disepakati, pemerintah tidak boleh bersikap pragmatis, yakni pertumbuhan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi. (penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri)