Alas Kaki Produk IKM Mampu Bersaing dengan Sepatu Impor
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Industri alas kaki nasional, khususnya skala kecil dan menengah, semakin tumbuh dan berkembang. Ini terlihat dari bermunculannya berbagai jenama (brand) lokal yang memiliki kualitas dan desain bagus sehingga mampu bersaing dengan produk impor.
“Pertumbuhan industri ini tentunya perlu terus didorong di berbagai wilayah di Indonesia. Apalagi, industri kecil dan menengah (IKM) sektor alas kaki punya potensi pasar dalam dan luar negeri yang sangat besar,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita di Jakarta, Selasa (30/4).
Dirjen IKMA menegaskan, pihaknya terus berkomitmen untuk berperan pada penguatan ekosistem industri alas kaki melalui pengembangan kreativitas dan kemitraan, salah satunya melalui melalui Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) di bawah Direktorat Jenderal IKMA.
“Oleh karena itu, perlu langkah sinergi di antara para pemangku kepentingan sehingga dampak positif yang akan dirasakan semakin tersebar dan meluas,” tuturnya.
Guna memacu pengembangan IKM alas kaki sekaligus mendukung kampanye Bangga Buatan Indonesia Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), BPIPI telah sukses menyelanggarakan pendampingan teknologi bagi IKM alas kaki yang dilaksanakan pada tanggal 22-26 April 2024 di Kabupaten Lombok Timur.
Kegiatan pendampingan ini diikuti sebanyak 16 peserta yang merupakan para IKM dari berbagai wilayah di Provinsi NTB seperti Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Barat.
Reni mengungkapkan, pendampingan tahun ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kebutuhan IKM yang dilakukan oleh BPIPI pada tahun 2023.
“Penilaian kebutuhan tersebut dilakukan kepada beberapa IKM binaan untuk mendapatkan informasi faktual di lapangan dengan tujuan materi yang diberikan saat pendampingan sesuai dengan kebutuhan para IKM, serta disesuaikan dengan perkembangan komoditas sektor industri alas kaki,” paparnya.
Reni juga menyampaikan bahwa program pendampingan yang dilakukan membutuhkan dukungan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah Provinsi NTB sebagai pendamping daerah yang memahami kondisi, kebutuhan, serta potensi yang ada di daerahnya. (sabar)