Habis BLT Terbitlah BLS

Oleh: Edi Siswojo

ADA harapan menggantung di mata penduduk miskin di Indonesia. Habis Bantuan Langsung Tunai (BLT) terbitlah Bantuan Langsung Sementara (BLS). Harapan itu datang mulai minggu ini untuk enam bulan ke depan. Tidak berlebihan kalau penduduk miskin memiliki harapan itu. Sebab, hidup di planet bumi ini orang musti punya harapan.

Harapan itu datang bersama rencana pemerintah memberikan bantuan dana langsung Rp 150.000 selama enam bulan kepada masyarakat miskin. Bantuan itu sebagai bagian dari kompensasi kebijakan pemerintah menaikkan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Tidak sepenuhnya salah rakyat miskin memiliki pelipur lara dalam menghadapi gempuran kenaikkan kebutuhan hidup sehari-hari.

Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah sepakat memberikan paket konpensasi kenaikan harga BBM kepada penduduk miskin sebesar Rp 25.6 triliun. Paket bantuan itu akan dibagi menjadi tiga. Pertama, BLS Rp 17,08 triliun. Kedua, pembangunan infrastruktur pedesaan Rp 7, 88 triliun. Ketiga, tambahan anggaran program Keluarga Harapan Rp 591,5 miliar.

Rinciannya, dana BLS ditujukan kepada 18,5 juta rumah tangga sasaran selama enam bulan sebesar Rp 150.000 per bulan. Pembangunan infrastruktur pedesaan ditujukan kepada 28.300 desa dengan Rp 250 juta per desa. Tambahan anggaran Keluarga Harapan ditujukan kepada 1.8 juta rumah tangga sangat miskin.

Kebijakan bagi-bagi uang itu tidak sepenuhnya tepat. Masalahnya, penggelontoran dana bantuan itu benar-benar sesuai kebutuhan, bermanfaat dan mengangkat penduduk desa dari kubangan kemiskinan. Selama ini kenyataan menunjukan pemabngunan infrastruktur pedesaan dan BLT lebih banyak untuk membangun citra politik pemerintah dari pada untuk mengatasi kemiskinan masyarakat desa.

Kebijakan habis BLT terbitlah BLS tak ubahnya sebagai upaya pemerintah memberi ikan tanpa memberikan–cara memancing–kailnya kepada penduduk miskin. Langkah itu sama saja dengan membiarkan penduduk tetap berada dalam kubangan kemiskinan, terisolir dan tertinggal dalam proses pembangunan.

Maka, ada baiknya paket bantuan konpensasi kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi disinkronkan dan diintegarasikan dengan program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat desa. Semoga!