PDIP Sembelih Kader Sendiri

Oleh: Sutrisno Pangaribuan

 

MESKI masih mengantongi KTA PDIP, Bobby Afif Nasution (Bonas) telah berulang kali mengumumkan sikap politik secara terbuka. Bonas tegas menyatakan dukungan kepada kakak iparnya, Gibran yang tidak dicalonkan PDIP.

“Saya akan ikut relawan saya”, ujar Bonas saat acara peletakan batu pertama pembangunan patung mertuanya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Sabtu (4/11/2023).

Sikap tersebut berbeda dengan PDIP yang mencalonkan pasangan Ganjar- Mahfud (GaMa). Namun meski tidak sejalan lagi dengan PDIP, Bonas juga ikut diam seperti kakak iparnya, tidak mundur atau serahkan KTA.

Keduanya tidak gentelemen mundur sebagai kader PDIP, tidak kesatria mengembalikan KTA. Sementara elit PDIP, baik pengurus DPP, anggota DPR RI, maupun para kader, hanya sibuk curhat, hingga terkesan cengeng pasca kedua kader yang diperlakukan istimewa tersebut, ternyata tidak setia.

PDIP tetap saja tidak berani memberi sanksi tegas kepada Gibran dan Bonas. Seakan jika keduanya dipecat akan mempengaruhi persepsi publik kepada PDIP. Elit PDIP masih berharap keduanya memiliki etika politik untuk mundur dan kembalikan KTA, sementara keduanya sama sekali tidak peduli etika dan moral politik.

Kutu Loncat

Bonas dikabarkan akan mengikuti langkah kakak iparnya, maju di Pilkada serentak 2024, jadi  bakal calon gubernur Sumatera Utara (Cagubsu). Maka Bonas sengaja tidak mundur dari PDIP untuk menghindari sanksi sosial diberi label penghianat partai, atau kutu loncat.

Bonas lebih memilih dipecat oleh PDIP, agar pemecatannya dapat dikapitalisasi menjadi kekuatan orang yang dizalimi. Sementara PDIP makin galau, meratapi kepergian kader instan, sedang Bonas terus bergerak. Kegiatan rembuk relawan Bonas yang baru digelar bulan lalu menegaskan langkah politik Bonas selanjutnya.

Roadshow Bonas ke sejumlah kota, membentuk posko Rumah Kolaborasi Bobby Nasution (RKBN), menjadi pertanda, jadi Cagubsu target berikutnya.

Bonas terpilih menjadi Walikota Medan bukan karena Bonas dikenal atau karena memiliki pengaruh politik. Sebab Bonas baru dikenal masyarakat Medan, Sumatera Utara (Sumut) pasca menikahi putri Jokowi.

Bonas sama sekali tidak memiliki riwayat aktif di organisasi baik sekolah, kampus, maupun masyarakat. Bonas juga bukan aktivis atau tokoh pemuda, pun tokoh masyarakat, serta tidak memiliki basis massa. Jika saat ini ada klaim Bonas memiliki relawan, maka kelompok tersebut bukan relawan yang tumbuh secara alamiah, seperti relawan Jokowi mula- mula. Satu- satunya alasan Bonas terpilih jadi walikota Medan karena dia menantu Jokowi, bukan karena diri sendiri.

Acara rembuk relawan Bonas yang digelar baru- baru ini sama sekali tidak mewakili dukungan riil masyarakat. Ironisnya, seluruh energi rembuk relawan tersebut justru diserap oleh Roida yang berhasil menarik perhatian publik lewat aksi lempar sendal dan botol air mineral ke arah rombongan Jokowi.

Aksi Roida

Akhirnya publik tidak mendapat asupan gizi informasi terkait rembuk relawan tersebut, sebab media lebih tertarik membahas tentang aksi Roida. Meski diklaim sukses karena dihadiri ribuan orang, namun pesan rembuk relawan tersebut tidak sampai karena telah diambil seluruhnya oleh Roida.

Satu- satunya hal yang dicontoh Bonas dari mertuanya adalah suka membentuk relawan, sehingga di berbagai kesempatan Bonas sering menyebut relawan saya. Jumlahnya kini diklaim telah mencapai ratusan kelompok, baik relawan baru, maupun bekas relawan Jokowi.

Namun relawan tersebut tidak solid dan sangat cair, sebab banyak yang kecewa, karena sang mantu ternyata berbeda dengan mertua. Para relawan yang ikut berjuang saat Pilkada banyak yang membubarkan diri, karena yang didukung jauh dari ekspektasi. Kelompok relawan yang berjuang karena nama mertua pun, akhirnya kecewa, sebab komunikasi kini tidak mudah.

Meski diklaim memiliki banyak relawan, kemenangan Banas di Pilkada 2020 merupakan hasil kerja keras PDIP bersama partai pengusung lain dan para relawan Jokowi. Sebab kemenangan Bonas menjadi beban dan tanggung jawab PDIP, sebagai pemilik KTA PDIP dan menantu Jokowi. Maka jika ada partai lain maupun relawan Bonas yang mengaku bekerja lebih keras dari PDIP, itu adalah klaim.

PDIP berhak menyatakan dirinya sebagai parpol utama pendukung Bonas, yang berhasil mengantar Bonas menjadi Walikota Medan, seperti berjuang memenangkan Jokowi dalam 2 kali Pilpres di Sumut.

Sebab, jika bukan karena menantu Jokowi, pada Pilkada Medan tahun 2020, PDIP dipastikan mengusung kader sendiri, Walikota Medan petahana, Akhyar Nasution. Namun karena ada instruksi plus ancaman sanksi, seluruh kader tunduk berjuang, mendukung dan memenangkan Bonas hingga terpilih.

PDIP kembali menyembelih kader sendiri, seperti yang dilakukannya saat mencopot dan memecat almarhum Rudolf Pardede, sebagai Ketua DPD PDIP dan sebagai kader PDIP, Gubernur Sumatera Utara petahana saat itu. Rudolf dipecat demi Tri Tamtomo, cagubsu dan posisi ketua DPD diserahkan kepada Panda Nababan.

Demi dan untuk menantu Jokowi, para kader PDIP dipaksa mengubur mimpi dan mundur atau dipecat sebagai kader PDIP. Begitupun PDIP tetap solid bergerak dan berjuang memenangkan Bonas.

Tidak Libatkan Kader PDIP

Namun pasca terpilih menjadi Walikota Medan, PDIP sama sekali tidak pernah “dekat” dengan Bonas. Tidak satupun kader PDIP, yang secara khusus diminta Bonas atau diutus oleh PDIP masuk circle Bonas. Jika ada orang per orang kader PDIP yang berada di lingkaran kekuasaan Bonas, itu dilakukan sendiri- sendiri karena irisan kepentingan bisnis atau kemampuan cari muka, bukan demi dan karena partai.

Berdasarkan peta perolehan suara pada Pilpres 2014 dan 2019, PDIP menjadi kunci utama kemenangan Jokowi di Sumatera Utara. Jokowi kalah di pantai timur, menang di pantai barat dan dataran tinggi. Pada pemilu 2014 dan 2019, persentase kemenangan terendah Jokowi ada di wilayah Tapanuli Bagian Selatan, kampung halaman Bonas. Bahkan terjadi penurunan persentase perolehan suara Jokowi pasca memiliki menantu dari Sumatera Utara.

Persentase perolehan suara Jokowi pada Pemilu 2014 di Tapanuli Bagian Selatan, kampung halaman Banas: Mandailing Natal 23,87%, Padangsidimpuan 24,59%, Tapanuli Selatan 38%, Padang Lawas 26,58%, dan Padang Lawas Utara 30,23%.

Sementara pada Pemilu 2019, persentase suara Jokowi justru turun di kampung menantunya yaitu di Mandailing Natal 17,53%, Padangsidimpuan 21,44%, Tapanuli Selatan 37,33%, Padang Lawas 21,61%, dan Padang Lawas Utara 29,15%. Bonas sendiri tidak mampu memengaruhi keluarga dan kerabat di kampung halaman sendiri untuk memilih mertuanya.

Keputusan Bonas mendukung kakak iparnya dalam Pilpres 2024 tentu harus dihormati dan dihargai. Demikian juga dengan PDIP akan berjuang memenangkan GaMa di Sumatera Utara seperti memenangkan Jokowi dalam dua kali Pilpres.

PDIP akan vis a vis dengan Bonas yang berjuang untuk kakak iparnya. Maka pada Pilkada serentak tahun 2024, PDIP pasti akan mengusung dan mendukung calon yang ikut berjuang memenangkan GaMa. PDIP tidak lagi memiliki beban dan tidak memiliki kewajiban untuk mendukung Bonas di Pilgubsu atau Pilkada Medan.

Dan sebagaimana PDIP berhadap- hadapan dengan Bonas di Pilpres, demikian juga PDIP akan siap berhadap- hadapan dengan Bonas di Pilkada serentak 2024. PDIP dipastikan tidak akan mengusung dan mendukung Bonas, menantu Jokowi di Pilkada serentak, tahun 2024.

Pemilu 2024 sama dengan Pemilu yang lalu bagi kader PDIP, yakni pesta demokrasi yang menggembirakan bersama atau tidak dengan Jokowi. Maka Pilkada serentak juga sama, meski dengan atau tidak bersama Bonas. Berkompetisi riang gembira, berkontestasi dengan sukacita, menghasilkan pemimpin yang mengabdikan dirinya untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri dan keluarga. (Penulis adalah Kader PDIP, Presidium GaMa Centre tinggal di Jakarta)