Ditawari Masuk Kabinet Prabowo-Gibran ? Mahfud; Ogah…Saya Punya Standar Etika !!!
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Mahfud MD mengatakan dirinya tidak bersedia jika ditawarin masuk kabinet Prabowo-Gibran di pemerintahan 2024-2029.
Menurut dia, jika ada tawaran tersebut pasti akan menimbulkan kontroversi sementara dirinya punya standar etik tersendiri sebagai pihak yang kalah dalam Pilpres 2024.
“Ini kontroversial ya. Oleh sebab itu saya tidak akan gabung, kecuali kepada pihak yang berwenang atau punya hal memberi jawaban itu,” kata dia.
Menurut Mahfud, ada standar etik yang harus dipenuhi jika dirinya menerima tawaran bergabung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia juga memikirkan etika terhadap lawan politik. Jika sebuah jabatan ditawarkan kepada lawan politik, maka kondisi itu pasti akan menimbulkan kecemburuan di kalangan pendukung yang memang berkeringat memenangkan Prabowo-Gibran.
“Karena saya punya standar etik. Jabatan-jabatan itu harus diberikan kepada teman-teman yang ikut. Kalau diberikan kepada lawannya, untuk apa juga orang mendukung, nah itu pikiran saya,” ujarnya.
Mahfud pun menceritakan pengalamannya menjaga standar etik tersebut.
Di pemilu 2014, pada waktu itu ia merupakan Ketua Timses pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa.
Namun pasangan ini dikalahkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla sehingga Mahfud tidak menerima tawaran masuk pemerintahan Jokowi di periode pertama 2014-2019.
“Oleh sebab itu, pada jamannya pak Jokowi yang pertama dulu, saya timnya Pak Prabowo beberapa bulan kabinet terbentuk, saya dihubungi oleh Pak Luhut untuk menjadi Menko Polhukam saat itu. Saya katakan, saya tidak bisa. Saya harus menunjukkan dulu, saya berperan. Terus saya masuk BPIP waktu itu,” jelas Mahfud.
Lain halnya di Pilpres 2019. Saat itu Mahfud yang sudah di luar pemerintahan mendapatkan tawaran menjadi Menko Polhukam yang akhirnya diterima.
Mahfud juga konsisten di jalur hukum yang selama ini digelutinya. Itu juga yang menjadi alasan dia menerima tawaran menjadi Cawapres dari Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Ia mengaku diminta oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mendampingi Ganjar Pranowo.
Salah satu alasannya menerima tawaran menjadi Cawapres karena Megawati meminta secara khusus untuk melakukan dan mengawal penegakan hukum. (sabar)