Tolak Mobil Dinas DPRD Garut
Laporan: Redaksi
Ilustrasi
GARUT, (TubasMedia.Com) – Dalam acara sidang paripurna HUT Kabupaten Garut yang ke- 199 di Kantor DPRD Kabupaten Garut, baru-baru ini diwarnai unjuk rasa puluhan orang yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA Persis) Garut, di depan kantor DPRD Garut, menuntut penolakan pengadaan mobil dinas DPRD Kabupaten Garut, sebesar Rp 3,6 miliar.
Muhammad Ryan Alviana, selaku Pimpinan Daerah HIMA Persis Garut kepada TubasMedia.Com mengatakan,di saat rakyat sedang mengalami krisis pangan, dengan melambungnya harga bahan pangan seperti beras dll, serta masih belum beranjaknya status Kabupaten Garut sebagai daerah tertinggal, DPRD Kabuapten Garut malah membuat kebijakan yang tidak populis dan melukai rasa keadilan rakyat. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pengadaan / pembelian mobil dinas DPRD.
Alih – alih untuk menunjang kinerja DPRD, ‘’ toh ‘’ kinerja DPRD Garut selama ini belum begitu memuaskan, baik itu dari sisi pengawasan, legislasi maupun penganggaran.
Ia menambahkan, pembelian mobil dinas DPRD Garut dengan alasan meningkatkan kinerja sungguh alasan yang dibuat-buat. ‘’ Apakah mobil dinas yang tersedia selama ini lantas dijadikan alibi / alasan kinerja DPRD lemah ?’’ Sesungguhnya, jika kita mau jujur terhadap hati nurani bahwa factor kinerja, motivasi kerja dan prestasi kerja bukanlah diukur dengan fasilitas yang mewah dan serba ada,
melainkan diukur oleh faktor mental dan integritas, factor inilah yang agaknya telah melemah (kalau tidak disebut hilang ) pada DPRD Garut. Pembelian mobil dinas DPRD Garut, kami pandang tidak efektif, efisien dan tepat sasaran, jika dikaitkan dengan kinerja DPRD. Yang ada hanya pemborosan anggaran, dan lebih baik dialihkan untuk kepentingan publik (masyarakat ).
Muhammad menegaskan, bahwa apa pun alasannya, pembelian mobil dinas DPRD Garut baik untuk pimpinan DPRD ( 4 Unit ), Komisi ( 4 Unit ), Kelengkapan DPRD ( 3 Unit ), dan Fraksi (7 Unit), harus dikaji ulang. Janganlah faktor kinerja selalu jadi alasan sebagai legitimasi untuk mendapatkan fasilitas, melainkan benahilah mental dan integritas DPRD itu sendiri.
“Kami mendesak agar DPRD Garut segera membatalkan pembelian 18 Unit Mobil Dinas DPRD Garut, karena hal itu hanya pemborosan anggaran, dan melukai rasa keadilan rakyat di tengah kondisi Garut yang masih banyak belum tersejahterakan,” kata mereka. (deni)