SK AHY Sebagai Ketum PD belum Terbit, belum Penuhi Syarat Administratif

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Sejumlah politikus senior Partai Demokrat (PD) menemui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menkum HAM Yassona Laoly. Mereka menanyakan perihal surat keputusan (SK) Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono.

“Itu memintakan pendapat beliau (Luhut) sebagai sesepuh, dianggap orang yang punya pemikiran luas tentang bagaimana aset nasional Partai Demokrat ini ke depan gitu,” kata salah satu politikus senior PD, Subur Sembiring, saat dihubungi, Selasa (9/6/2020).

“Sehubungan dengan SK AHY yang tidak terbit juga sebagai ketua umum partai karena tidak bisa memenuhi administratif yang ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Peraturan Menteri Nomor 38 tahun 2017 13 ayat 3 itu,” tambahnya.

Subur mengatakan pertemuan dengan Luhut itu pada Senin (8/6) sore. Subur mengaku disarankan Luhut menemui Menkum HAM Yasonna untuk membahas SK AHY hasil Kongres PD pada bulan Maret lalu.

“Artinya dia memberikan saran coba ke tempat Menkum HAM, jadi kan diajak bagaimana sebenarnya duduk permasalahannya sehingga jalan keluarnya bagaimana, gitu saja,” ujar Subur.

“Apakah harus kongres luar biasa lagi atau gimana? Kan begitu. Kalau tidak, kan kepemimpinan nasional Partai Demokrat ini kan DPP-nya kosong. Itu kira-kira isinya,” ucap Subur.

Subur menepis anggapan bila ada campur tangan Luhut dan Yasonna ke dalam tubuh PD. Dia mengatakan hanya ingin meminta padangan soal legalitas AHY selaku pimpinan tertinggi PD.

“Itu kan saran yang baik itu. Jadi bukan ada ikut campur, bukan begitu, salah itu. Dia saya mintakan pendapat, ya kan wajar sebagai orang tua, kan dia sebagai menteri Menko bukan menyangkut tugas, tapi menyangkut konsultasi. Biasalah,” imbuhnya.

Subur Sembiring merupakan bagian dari Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) PD bersama dengan Henkcy Luntungan, Murtada Sinuraya, Akbar Yusuf Siregar, Suryadi, Sahat Saragih dan Mustika Karim.

Mereka sempat mendesak diadakannya kongres luar biasa (KLB) PD pada Juni 2019 di mana saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjabat Ketum PD. (red)