Sisi Permintaan Gagal Direspons Sisi Penawaran

Oleh: Fauzi Aziz

ilustrasi

DINAMIKA ekonomi yang makin digerakkan oleh faktor permintaan telah melahirkan fenomena tersendiri dalam sisi penawaran. Dan jika lambat direspons dengan tepat, maka dampaknya pasti merugikan. Contoh, permintaan akan kedelai yang cenderung meningkat gagal direspons pasokannya dari dalam negeri. Akibatnya, pemerintah harus mengimpor kedelai.

Kebutuhan dolar meningkat dan nilai tukar mata uang rupiah melemah, karena likuiditas pasokan mengering akibat mata uang sudah berfungsi sebagai mata dagangan. Fenomena semacam ini sesungguhnya sudah ada dari zaman ke zaman, yaitu berlakunya hukum sebab-akibat. Atau bisa juga akibat berlakunya teori “jika-maka”.

Dalam kasus yang banyak terjadi di negeri ini, kita sudah merasakan begitu “leletnya” faktor pasokan bekerja, sehingga berakibat “fatal”, karena apakah itu namanya produksi atau dalam bentuknya yang lain adalah pasokan berupa kebijakan/program pemerintah terlambat memberikan respons. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi pasti membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Tapi, karena penambahan infrastruktur tidak kunjung dipenuhi, akibatnya pertumbuhan ekonomi menjadi mudah overheating dengan akibat lebih lanjut, inflasi pasti meningkat.

Sumber Pasokan

Banyak kalangan mengatakan, fenomena di bidang ekonomi atau bidang lain di Indonesia adalah akibat sumber pasokan berupa privat good maupun public good terlambat direspons atau disediakan oleh pemerintah karena kebijakan/program aksinya tidak kunjung muncul. Makin gamang, makin tidak ada keputusan yang dapat segera meredam gejolak. Inflasi gagal atau terlambat dikendalikan, apakah itu inflasi di bidang ekonomi maupun inflasi di bidang sosial-politik.

Kedua jenis inflasi tersebut jika ketemu dalam satu simpul, dampaknya berbahaya bagi tatanan sistem ekonomi dan sistem sosial dan politik yang dibangun. Bisa menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah yang berkuasa. Para pengendali kebijakan pemerintah dianggap tidak becus bekerja. Kredibilitas dan profesionalnya sebagai pemasok kebijakan/program dinilai rendah, sehingga semua fenomena masalah yang banyak terjadi di negeri ini tanggung jawabnya dibebankan kepada pemerintah. Kedelai mahal, pemerintah yang dipersalahkan. Konflik sosial terjadi di beberapa tempat, pemerintah yang dianggap harus bertanggung jawab.

Begitu seterusnya setiap masalah yang terjadi di negeri ini, hampir semua seakan-akan akibat kesalahan pemerintah terlambat memberikan respons untuk mengendalikannnya. Kebijakan atau program pemerintah, karena posisinya berada (dalam rumpun pasokan), maka menjadi wajar/tidak berlebihan kalau ekspektasi masyarakat (yang berada pada rumpun permintaan) mengharapkan pemerintah dapat melakukan banyak hal untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat.

Inilah dinamika yang sedang terjadi bahwa antara sisi permintaan dan penawaran sebaiknya selalu dalam posisi seimbang agar overheating dapat dikendalikan. Semua risiko buruk yang bisa terjadi dari awal sudah harus dapat diantisipasi dan disiapkan skema remedy-nya dan tidak boleh terlambat diterapkan. Fenomena permintaan dan penawaran ini akan terus terjadi dan intensitasnya pasti akan selalu makin kuat pada sisi permintaan seiring dengan makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatnya demokratisasi dalam kehidupan politik dan ekonomi.

Pemerintah sebagai salah satu unsur pemasok kebutuhan masyarakat melalui produk kebijakan/program harus bisa men-delivery output secara akuntabel tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Faktor kualitas pasokan kebijakan/program pun menjadi penting, bukan hanya asal ada dan jumlahnya banyak.

Catatan terakhir, sekali lagi disampaikan, penyebab inflasi tinggi di Indonesia saat ini secara berantai. Satu hal, memang secara de facto produksi komoditas pasokan berkurang, dan di sisi yang lain juga disebabkan pasokan yang berupa produk kebijakan/program terlambat di-delivery, sehingga terjadilah overheating ekonomi dan overheating dalam kehidupan sosial dan politik. ***