Sikap Tegas

Oleh: Edi Siswojo

PEMERINTAH tidak tegas dalam urusan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Berjalan seperti binatang “undur-undur” hanya menambah ketidakpastian dan kerepotan di masyarakat setelah pemerintah “gagal” menaikkan harga BBM bersubsidi 1 April lalu. Bingung–maju mundur–bukan pilihan yang tepat mengatasi persoalan harga eceran premium dan solar.

Memang, masyarakat Indonesia doyan minum premiun dan solar. Buktinya, konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat setiap tahun. Kuota yang ditetapkan pemerintah sebanyak 40 juta kiloliter sulit bisa dipertahankan. Tahun lalu saja sudah mencapai 42 juta kiloliter. Tahun ini, diperkirakan bakal mencapai 47 juta kiloliter. Penmabhan itu akan membengkakan jumlah subsidi BBM dalam APBN menjadi Rp 340 triliun.

“Dengan harga BBM yang tidak naik, dewasa ini harus ada opsi dan solusi lain. Kalau tidak ada tindakan yang kita lakukan dengan penuh tanggungjawab, perekonomian nasional menuju ke arah yang tidak sehat. Itu tidak kita kehendaki” kata Presiden Susilo Bmbang Yudhoyono.

Jalan pintas yang paling mungkin dipilih mengendalian penggunaan BBM bersubsidi. Namun, pemerintah masih bingung, sikapnya tidak jelas dalam menetukan pilihan langkah, termasuk waktu yang tepat untuk memulainya. “Pemerintah sedang sedang mendalami segala hal yang terkait dengan rencana itu. Jangan disepekulasikan dulu” minta Menko Pereekonomian Hatta Rajasa, seusai rapat kabinet paripurna di Jakarta, pekan lalu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menegaskan pemerintah akan mengendalikan BBM bersubsidi kepada mobil dengan kapasitas 1.500 cc ke atas dengan menggunakan striker. Artinya, mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc dilarang menggunakan premiun mulai 1 Mei 2012 di kawasan Jabodetabek dan bertahap diterapkan untuk seluruh wilayah Jawa dan Bali.

Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi sebagai langkah yang tepat saat ini. Pemerintah tidak perlu ragu apalagi bingung. Ketegasan sangat dibutuhkan sebagai pilihan sikap dalam memberikan kepastian kepada masyarakat. Meski demikian, pemerintah juga tidak boleh lupa jalan lain mengatasi pembengkakakan subsidi.

Masyarakat berharap pemerintah bersikap tegas. Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi perlu segera ditetapkan sebagai pilihan yang komprehensif. Artinya, pilihan yang disertai dengan pertimbangan pembenahan aliran BBM dari hulu sampai hilir, diversifikasi energi dan koversi ke gas serta pembenahan sistem transpotasi nasional! ***