Seven Samurai dan Sebelas Naga, Dimana Mereka ?

Oleh: Fauzi Aziz

 

JANGAN nggege mongso dalam menyikapi perkembangan ekonomi di dalam negeri. Pembuat kebijakan ekonomi di pemerintahan dan di DPR/DPD perlu mendalami pergerakan ekonomi dan bisnis. Ada yang terus menerus mencermati kondisi makro ekonomi seperti yang dilakukan otoritas moneter dan fiskal, ada pula yang secara mikro perlu mencermati pergerakan kegiatan ekonomi dan bisnis di tingkat korporasi dalam berbagai skala usaha.

Perkembangan makro sudah terlalu sering kita ikuti pergerakan dan informasinya, tetapi tidak terlalu banyak kita dapat mengetahui perkembangan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan bisnisnya di Indonesia. Padahal data mikro semacam ini kita perlukan sebagai salah satu bahan informasi penting dalam perumusan kebijakan ekonomi.

Dengan memperhatikan perkembangan ekonomi regional dan global belum ada tanda-tanda membaik, maka kegiatan ekonomi domestik harus tetap terjaga dan jangan sampai mengalami kontraksi.

Tantangan yang paling penting diperhatikan dan disikapi dengan bijaksana adalah daya beli masyarakat harus dijaga karena pertumbuhan ekonomi, 50 persen lebih disumbang oleh pengeluaran belanja konsumsi rumah tangga.

Indonesia tak memiliki cadangan devisa sekuat Tiongkok. Karena itu, pemerintah harus berhemat dalam penggunaannya. Begitu pula kita tidak memiliki cadangan fiskal yang besar untuk bisa memitigasi resiko fiskal, baik yang terjadi karena faktor internal maupun eksternal.

Kita perlu memiliki manajemen krisis yang baik dan menyediakan dana kontijensi dalam APBN untuk mengatasi berbagai kemungkinan adanya situasi sulit, baik yang ditimbulkan situasi internal maupun eksternal.

Jadi, tindakan pemerintah melakukan pemangkasan anggaran adalah  tepat. Dan untuk tahun 2017, sebaiknya masing- masing K/L dapat menyerap dengan pemahaman yang benar dan tepat tentang arah kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah.

Persepsikan dengan penuh kebijaksanaan bahwa keberpihakan kepada sektor atau pelaku ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi tidak ditentukan oleh besarnya pagu anggaran pada kementrian/lembaga. Pernyataan menteri keuangan ini benar dan karena itu, DPR harus berbahasa yang sama dalam penyikapannya. Fungsi- fungsi pemerintahan yang tersebar dalam sekian banyak kementrian/lembaga, tidak semuanya tiap tahun melaksanakan progam pembangunan sehingga anggarannya tidak harus tiap tahun dinaikkan. Jika memang ada pada tahun tertentu yang akan dibangun, maka penambahan anggarannya perlu dipertimbangkan sepanjang proyek investasinya mempunyai nilai economic outcome yang baik dan mendatangkan manfaat sosial bagi seluruh rakyat.

Disiplin anggaran harus diluruskan bahwa jika tidak ada progam yang dapat dikategorikan sebagai pembangunan, dengan logika ini berarti kementrian/lembaga yang bersangkutan cukup hanya diberikan anggaran rutin sebagai modal kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (TUSI).

Belanja pemerintah pada pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi melalui pembelian barang dan jasa produksi dalam negeri. Pembangunan infrastruktur yang tuntas dan bersih dari KKN dalam jangka menengah panjang, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik.

Di sektor riil, pemerintah perlu fokus pada pengamanan kapasitas produksi nasional yang sudah ada. Kemampuan produksi di sektor manufaktur perlu dioptimalkan agar mampu menopang kebutuhan barang dan jasa di sektor infrastruktur, pariwisata dan pembangunan sektor migas, minerba, pertanian dan kelautan.

Domestik market obligation wajib dijadikan arus utama kebijakan penyediaan gas untuk industri dengan harga keekonomian yang layak, misalnya USD 4/mmbtu. Kebijakan ini sudah sangat dinantikan seluruh kegiatan pelaku usaha. Kita berharap sebelum Desember 2016, keputusan itu sudah ada sehingga memasuki tahun 2017 industri pengguna gas sebagai energi maupun sebagai bahan baku mendapatkan kepastian pasokan dan harga.

Jika tidak ada perubahan apa-apa, maka masyarakat bisa berspekulasi dengan sejumlah pertanyaan, mengapa begitu alotnya pemerintah memutuskan tentang pasokan dan harga gas untuk keperluan dalam negeri.

Birokrasi pemerintah di pusat dan daerah sebagai pelayan publik dan sebagai regulator,  disaat sulit seperti sekarang ini jangan bertindak gegabah justru sibuk membuat aturan yang membuat kegiatan usaha malah terganggu.

Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar para pengusaha dan para pekerjanya tetap bekerja optimal. Catatan bagi pemerintah adalah agar tahun 2017, jangan buru-buru menghapus subsidi bahan strategis bagi keperluan orang banyak yang berimbas terhadap kenaikan harga. Jika harga gas di dalam negeri bisa ditetapkan 4 dolar AS/mmbtu, tidak ada alasan tahun 2017 harga TDL dinaikkan. Pelaku usaha di sektor bahan pangan yang terbukti secara sengaja mempermainkan harga, harus ditindak tegas.

Kita sering disuguhi informasi tentang adanya seven samurai atau ada lagi sebelas naga dalam perdagangan gula atau perdagangan kedelai, tapi pada kenyataaannya mereka tidak pernah ditindak ketika harga komoditas pangan naik dan dikatakan ini terjadi karena ulah mereka.

Ada istilah mafia migas, mafia gula, mafia batu bara dan bahan tambang lainnya. Tapi semua itu hanya menjadi bahan berita saja. Aneh tapi nyata, inilah kondisi ekonomi nasional selama ini. (penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri).