Saatnya Jadi Pusat Produksi dan Distribusi Kelas Dunia

Oleh: Fauzi Aziz

DALAM realitas ekonomi, faktor permintaan telah menjadi pengendali berputarnya roda perekonomian secara global. Buktinya, ketika pertumbuhan ekonomi dunia secara rata-rata tumbuh dengan baik, maka pasti akan segera diikuti oleh naiknya permintaan terhadap barang dan jasa.

Tanpa melihat dari mana asal-usul barang dan jasa itu dipenuhi, maka pusat-pusat produksi dan distribusi yang paling efisien dan paling kompetitif, posisinya secara ekonomi yang paling diuntungkan. Sedangkan bagi Negara, seperti Indonesia, yang secara fundamental memilki problem rendahnya efisiensi, produktivitas dan daya saing, posisinya pasti dirugikan.

Mengubahnya agar menjadi pusat produksi dan distribusi yang efisien, tidak ada jalan lain kecuali harus ada progam reformasi ekonomi yang bersifat menyeluruh.

Secara pragmatis, Indonesia harus berani melakukan berbagai terobosan, dan langkah ini secara politis tidak boleh dihambat oleh sekat-sekat kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Jelang berlakunya MEA tahun 2015, kita belum melihat adanya sikap yang bulat secara politis yang mengkristal menjadi sebuah keputusan politik nasional bahwa Indonesia harus melakukan reformasi ekonomi, sebagai langkah antisipasi konkret untuk membuat sistem ekonomi menjadi efisien dan berdaya saing.

Cita-cita kebangsaannya secara konstitusi sudah benar, yakni mengubah Indonesia menjadi negara yang makmur, sejahtera dan berkeadilan. Menjadi bangsa dan negara yang maju dan kompetitif. Tapi, peta desain besarnya guna mewujudkan perubahan itu belum ada, karena secara politis bangsa ini terjebak pada sistem politik partisan yang transaksional tanpa visi kebangsaan yang paripurna.

Indonesia di bawah kepemimpinan presiden SBY memilki MP3EI yang telah mengindentifikasi wilayah-wilayah di mana Indonesia diharapkan memiliki kompetensi inti untuk aktivitas ekonomi yang saling terintegrasi, dan dibagi dalam 6 koridor.

Pertama, Kalimantan, disiapkan menjadi pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Kedua, Sulawesi, menjadi pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan nikel nasional. Ketiga, Papua-Maluku, pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional.

Keempat, Sumatera,sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Kelima, Jawa, pendorong industri dan jasa nasional. Keenam, Bali-Nusa Tenggara menjadi pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Mudah-mudahan saja model pembangunan berdasarkan pendekatan kewilayahan ini tidak dibongkar lagi oleh rezim pengganti SBY.

Membangun Shenzhen

Belajar dari China dan India, mereka berhasil membangun ekonomi nasionalnya, yang dimulai dari melaksanakan program reformasi ekonomi di bawah kepemimpinan politik yang kuat. Tahun 1979, Deng Xiaoping meluncurkan empat progam modernisasi, yakni di bidang pertanian, industri, sains dan teknologi, serta militer.

Tahun 1980, Deng Xiaoping mendeklarasikan Shenzhen menjadi salah satu Zona Ekonomi Eksklusif. Shenzhen hanya sebuah desa yang berhasil disulap menjadi lokasi yang tumbuh cepat. Tahun 1980-2005, jumlah penduduknya bertambah dari 13.000 menjadi 11 juta jiwa. Ekonominya naik rata-rata 28% di sepanjang tahun 1980-2004. Pada tahun 1980, output ekonominya baru sebesar USD 32,5 juta. Tahun 2004 naik menjadi USD 41 miliar. Ekspornya pada tahun 2005 telah mencapai USD 101,5 miliar (13% dari total ekspor China). Shenzhen dewasa ini menjadi salah satu dari empat kota pelabuhan kontainer tersibuk di dunia dan bandara tersibuk di China nomor 4. Data dikutip dari buku The New Asian Hemisphere, karya Kishore Mahbubani.

Membuat lompatan semacam itu tidak mudah, butuh waktu, memerlukan komitmen dan dukungan politik bersama serta kepemimpinan nasional yang kuat, kredibel dan visioner. Apakah di setiap 6 koridor ekonomi akan dibangun model pusat-pusat produksi dan distribusi seperti Shenzhen?

Sepertinya begitu. Indonesia akan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menyiapkan sebagai pusat produksi dan distribusi di kawasan ASEAN maupun untuk memenuhi kebutuhan nasional dan global. Abad Asia adalah miliknya China, India,Jepang, Korsel, ASEAN dan beberapa negara lainnya. Tapi, khusus untuk Indonesia, langkah untuk mewujudkannya tidak mudah dan banyak hambatan yang bersifat struktural dan fundamental yang harus bisa dibereskan.

Lima belas tahun bereformasi, Indonesia banyak membuang waktu dan belum berhasil membangun fondasi ekonomi untuk menjadi pusat produksi dan distribusi berkelas dunia.Yang dilakukan serba tanggung.Tidak berhasil melakukan re-alokasi sumber daya ketika luar Jawa diharapkan menjadi pusat-pusat produksi dan distribusi.Desentralisasi hanya makin membuat sistem ekonomi tidak efisien, karena sekat-sekat kewilayahan dibagi-bagi atas dasar wilayah admimistratif berbasis kekuasaan politik yang sangat birokratik. Infrastruktur lambat dibangun karena dana APBN/APBD habis terpakai untuk menutup belanja rutin dan subsidi yang bersifat konsumtif.

Disharmonisasi regulasi nasional telah membuat sistem pengambilan keputusan penting dan strategis tidak dapat dieksekusi dengan cepat, efisien, dan dalam beberapa situasi malah menjadi macet. Untuk mewujudkan Indonesia menjadi pusat produksi dan distribusi yang efisien dan berdaya saing, sangat mendesak untuk dilakukan penataan ulang dalam banyak bidang.

Selama ini, waktu pemerintah habis untuk menangani pekerjaan yang bersifat ad-hoc, yang sangat rawan dengan masalah perburuan rente. Reformasi ekonomi menjadi kebutuhan yang utama. Kepemimpinan yang kuat dan kredibel menjadi kebutuhan lain yang juga tak kalah penting.

Kabinet yang akan datang tidak patut lagi hanya menjadi paguyuban politik, tapi harus menjadi kabinet kerja agar di dalam tubuh kabinet tidak ada faksi-faksi politik yang kerjanya sambil menyelam minum air. Pemerintahan hanya ada satu, yang dipimpin oleh presiden dan dibantu wakil presiden dan para menteri yang mampu menjalankan koordinasi yang efektif dan mengambil keputusan penting, tepat momen dan dan tepat sasaran. ***