Pilkada 2017, Mahar ? No Comment…

Oleh: Fauzi Aziz

 

RAKYAT Indonesia pemilik kedaulatan di negeri ini, kini disibukkan dengan suasana hiruk pikuk jelang Pilkada serentak tahun 2017 di berbagai daerah. Beragam pasangan calon memunculkan sosoknya yang didukung parpol dengan beraneka ria.

Parpol terkesan tak ubahnya seperti “kendaraan sewaan”. Lembaga survey bekerja dengan dialektikanya sendiri memaparkan hasil survey elektabilitas dan sebagainya. Inipun terkesan bisa bekerja seperti kendaraan sewaan juga, yang sejatinya sudah bukan rahasia lagi.

Suasananya kini gegap gembita. Sang pemilik kedaulatan ada yang bersikap serius, ada yang cuek bebek dan ada pula yang rajin ngebual dan membuat suasa na panas dingin di medsos.

Katanya, inilah demokrasi. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Emangnya bener begitu. Kalau suara rakyat adalah suara Tuhan, semestinya dialektika komunikasi yang dilakukan harus penuh dengan ajakan kebaikan dan kebajikan.

Bukan berolok-olok tanpa kendali sehingga menimbulkan fitnah, permusuhan dan gontok-gontokan. Elit parpol harus bertanggungjawab atas seluruh dialektika pilkada yang berkembang di masyarakat.

Sebagai “pemilik kendaraan sewaan” mestinya bertanggungjawab atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan para penyewanya. Mahar, no comment karena memang tidak tahu, apa benar ada atau tidak. Tapi kabar kabur acapkali bersleweran informasi tentang permaharan ini. Katanya mana ada makan siang gratis. Oke-lah, emang gue pikirin.

Yang tahu ada atau tidak ada mahar, adalah para pihak dan urusan yang bersangkutan dengan Tuhannya.

Dalam berpolitik dan bernega ra di negeri ini memang banyak diakletika. Kadang lucu-lucu dan terkadang rasional dan masuk akal. Biarlahkan Indonesia negara demokrasi. Semua orang bebas berpendapat dan berdialektika sesuai dengan cita rasanya hidup dalam lingkungan yang demokratis.

Namun perlu diberi catatan bahwa pada hari H jam J Pilkada serentak 2017 semua pemilik suara sah berada di bilik suara mencoblos calon pemimpin daerah yang menjadi pilihannya. Mudah-mudahan akal sehatnya bekerja dengan baik ketika melakukan pencoblosan. Bukan berubah pikiran akal sehatnya  karena terjaring oleh operasi subuh atau operasi senyap dengan iming-iming fulus.

Ini fenomena umum yang kalau dibahas malah tidak menarik, karena fakta seperti itu sering terjadi. Setumpuk aturan main dibuat dan setumpuk pula beragam pelanggaran terkompilasi. Bagaimana bisa diselesaikan tergantung kerja Bawaslu.

Pilkada adalah memilih pemimpin/kepala daerah. Ia adalah nakoda, pilot, masinis atau katakan tidak lebih hanyalah sosok seorang sopir. Tugasnya mengemudikan dan mengendalikan kendaraan agar seluruhnya penumpang happy, merasa nyaman dan tidak merasa diombang-ambingkan oleh perilaku sang nakhoda.

Memimpin daerah adalah membangun daerah, yakni mengubah aset daerah menjadi lebih bernilai bagi seluruh rakyat di daerahnya. Bernilai secara ekonomi, bernilai juga seca rasosial dan lingkungannya. Karena itu, pemimpin daerah harus pandai mengelolanya.

Pemimpin daerah adalah panutan bagi rakyatnya. Karena itu, para kepala daerah harus kredibel dan terpercaya. Kepala daerah bertanggungjawab penuh menciptakan lingkungan yang clear and clean dari aspek manapun agar pembangunan daerah dapat menciptakan nilai ekonomi, social dan lingkungan bagi kepentingan seluruh rakyat, bukan mengurus kepentingan rakyat tertentu karena diganjar upeti, gratifikasi, apalagi korupsi.

Kepala daerah harus bijak dan cerdas mengelola input dan memprosesnya menjadi output yang menghasilkan outcome economic yang berkualitas, baik dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keadilan sosial.

Anggota DPRD, jadilah sebagai wakil rakyat yang bermartabat  dan berperadaban. Jangan ngobyek proyek APBD yang hanya berujung penyesalan karena terjaring OTT KPK, yang akhirnya hanya bisa meringis kuda tak punya malu setelah memakai rompi oranye khas tersangka KPK.

Jangan sok jagoan dan kebal hukum. Jadilah politisi beneran, jangan abal-abal, gonta-ganti baju dan kendaraan atas nama pribadi dan atas demokrasi.

Tokoh picisan semacam ini lebih baik tidak diterkenalkan karena rakyat sudah tahu perilaku politiknya. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya dalam skala apapun, baik di dunia maupun di akhirat kelak. (penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi)