Tolak Bantuan Asing: Tragedi Kemanusiaan Ketika Gengsi dan Kepentingan Pejabat Lebih Penting daripada Nyawa Rakyat

oleh: David Hutasoit

Rakyat Indonesia bingung karena keputusan pemerintah pusat yang belum membuka pintu bagi bantuan asing untuk penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat) pada Desember 2025, meskipun dampaknya sangat masif. Kebimbangan Pemerintah ini membuat beberapa pihak menduga adanya ketakutan bahwa masuknya dunia internasional ke lokasi bencana bisa mengungkap pelanggaran serius berupa perusakan lingkungan yang terjadi.

Bencana banjir dan tanah longsor yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir tahun 2025 ini bukan sekadar statistik: Fakta bahwa 940 jiwa melayang, ribuan hilang, dan puluhan ribu mengungsi adalah tragedi kemanusiaan yang masif. Namun, di tengah jeritan warga yang terisolasi lumpur dan puing, narasi yang keluar dari Istana justru terdengar dingin dan berjarak: “Pemerintah masih sanggup.”

Pernyataan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menutup pintu bantuan asing dengan alasan stok pangan cukup dan dana siap pakai APBN tersedia Rp500 miliar, memicu pertanyaan mendasar tentang prioritas negara. Apakah kita sedang menyelamatkan rakyat, atau sedang menyelamatkan wajah pemerintah?

Paradoks Kedaulatan dan Realita Lapangan

Pemerintah pusat tampaknya terperangkap dalam jebakan “gengsi negara”. Ada ketakutan bahwa menerima bantuan asing akan mencoreng reputasi Indonesia, seolah-olah mengakui ketidakmampuan domestik akan menurunkan kelas kita di mata dunia—terutama setelah kita sukses memegang Presidensi G20. Pengamat menilai sikap ini sebagai upaya menegaskan kedaulatan. Namun, kedaulatan macam apa yang ditegakkan di atas penderitaan rakyat yang tidak tertangani?

Ironi terbesar terjadi ketika warga di Gayo Lues justru meminta tolong kepada Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, melalui media sosial. Ini adalah tamparan keras bagi Jakarta. Ketika rakyatnya sendiri lebih percaya pada pemimpin negara tetangga untuk menyelamatkan nyawa mereka daripada birokrasi negaranya sendiri, saat itulah legitimasi “kesanggupan pemerintah” runtuh seketika.

Tindakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang secara resmi mengirim surat “pernyataan ketidakmampuan” menangani bencana adalah bukti bahwa klaim “aman” dari Jakarta adalah ilusi. Pusat melihat dari menara gading angka makro ekonomi, sementara daerah melihat langsung mayat yang belum dievakuasi dan jalan yang putus total.

Anggaran yang Tidak Membumi

Klaim bahwa dana siap pakai Rp500 miliar cukup untuk menangani bencana di tiga provinsi besar sekaligus terdengar tidak realistis, bahkan naif. Seperti yang diungkapkan para ahli, bencana bukan hanya soal memberi mie instan dan selimut di minggu pertama. Ada biaya rekonstruksi infrastruktur, pemulihan ekonomi, hingga rehabilitasi mental korban yang membutuhkan dana triliunan.

Menolak bantuan asing—yang sebenarnya sudah ditawarkan oleh tetangga seperti Malaysia dan negara ASEAN lainnya—dengan alasan dana domestik cukup, berpotensi memiskinkan penanganan pasca-bencana. Bantuan asing tidak melulu soal uang tunai; mereka membawa teknologi pencarian, tenaga medis spesialis, dan logistik yang mungkin tidak bisa disediakan secepat kilat oleh Jakarta karena kendala geografis.

Belajar dari Tsunami Aceh, Bukan Menutup Mata

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengambil langkah pragmatis yang patut dipuji. Ia mengabaikan retorika pusat dan menerima bantuan dokter serta obat-obatan dari Malaysia. Baginya, nyawa warga Aceh lebih berharga daripada debat kusir mengenai citra politik. Sikap ini seharusnya menjadi tamparan bagi pemerintah pusat untuk bangun dari tidur panjang birokrasinya.

Pemerintah harus menyadari bahwa menerima bantuan asing bukanlah tanda kelemahan negara. Sebaliknya, dalam diplomasi modern, keterbukaan menerima solidaritas global adalah tanda kedewasaan sebuah bangsa. Bencana alam adalah musuh bersama umat manusia, bukan ajang pembuktian kekuatan tunggal sebuah rezim.

Sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk mengakhiri dualisme sikap antara pusat dan daerah ini. Keluarkan keputusan yang jelas: utamakan keselamatan nyawa di atas segalanya. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa di tahun 2025, ratusan rakyat Indonesia mati sia-sia hanya karena pemerintahnya terlalu sombong untuk menerima uluran tangan.

Nasionalisme sejati adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, bukan melindungi ego para elitnya. Jika tangan sendiri sudah kewalahan memeluk korban, jangan menepis tangan teman yang ingin membantu. (Penulis adalah pemerhati masalah sains dan sosial.)