Kapoldasu Diharapkan Berantas Pungli di Jembatan Timbang

Laporan: Redaksi

MEDAN, (Tubas) – Berbagai komponen masyarakat maupun sopir truk, harapkan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) untuk sesegera mungkin menghentikan segala aktifitas pungutan liar (pungli) di Jembatan Timbang yang ada di jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara (Provsu). Setiap angkutan pembawa barang yang melewati jembatan timbang dipungli dengan kisaran antara Rp 300.000 sampai Rp 500.000,- setiap truk, baik yang membawa muatan sesuai aturan, maupun yang melebihi tonase.

“Mana ada yang free saat ini lae. Mereka menjaga jembatan timbang membutuhkan biaya yang ekstra tinggi, sementara gaji sudah harus diserahkan setiap bulan kepada istrinya guna belanja di rumah. Dan lihatlah setiap jembatan timbang bagaikan show room mobil mewah yang merupakan milik pimpinan maupun stafnya,” begitulah disampaikan Marbun, seorang sopir truk yang membawa kayu pinus dari Tapanuli menuju Tebing Tinggi, menirukan alasan oknum Dinas Perhubungan melakukan pungli di jembatan timbang, sembari menunggu kernetnya memberikan biaya tersebut di jembatan timbang Simpang Dua, Siantar.

Dengan nada yang sama, baik Marbun, Hendro dan sopir lainnya, menyampaikan pengharapannya agar Kapoldasu menutup segala aktifitas di jembatan timbang, khususnya pungutan liar (pungli) karena hanya akan memperkaya oknum-oknum pelaku saja, dimana truk yang mereka kemudikan berapa banyakpun muatannya bisa bebas asal membayar upeti yang mereka tetapkan.

“Akibat pungli tersebut pendapatan kami jadi berkurang, sementara pendapatan oknum-oknum di jembatan timbang semakin bertambah dan terus bertambah. Kami yang capek-capek hanya untuk mencari makan, mereka dengan santainya “memaksa” kami untuk masuk jembatan timbang serta membayar upeti,” ujar sopir tersebut.

Saat ini sudah menjadi rahasia umum, bahwa keberadaan jembatan timbang hanya untuk melegalkan aksi pungli yang ada, bukan untuk mengawasi kelebihan beban atau tonase. Sehingga, sarana ransportasi yang ada cepat rusak walaupun baru diperbaiki.

Menurut sumber staf di Dinas Perhubungan Provsu, para pegawai yang ingin bekerja di lokasi jembatan timbang, harus membayar biaya kepada orang-orang tertentu, bahkan mencapai puluhan juta. Selain itu untuk menjadi Pimpinan maupun Kepala Regu di suatu Jembatan Timbang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Manalah mungkin mereka mau membayar kalau tidak memperhitungkan akan memperoleh hasil yang tidak sedikit. Lihat sajalah bagaimana jembatan timbang sehari-hari bagaikan show room mobil mewah yang merupakan milik para pegawainya. Kalau dihitung dari gajinya, mana mungkin mereka sanggup membeli fasilitas tersebut?” urai sumber yang kembali mewanti-wanti agar namanya tridak disebutkan.
Disampaikannya pula, bahwa berbagai institusi penegak hukum maupun aparat keamanan, secara rutin mendapatkan jatah dari hasil pungli tersebut, sehingga walaupun dilaksanakan dengan kasat mata dapat berlangsung dengan mulus.

Pantauan tim wartawan Tubas, keberadaan jembatan timbang saat ini bukannya menjadi alat untuk menahan laju truk pembawa muatan melebihi ketentuan, akan tetapi hanya alat untuk melakukan pungutan saja, yang tidak dibarengi dengan kwitansi maupun karcis sebagaimana layaknya. Bukan itu saja, masih banyak jembatan timbang bahkan tidak menimbang truk yang lewat, dimana hanya kernet yang masuk ke kantor jembatan timbang untuk memberikan upeti dan setelah itu langsung pergi.

Sementara itu, surat konfirmasi yang disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provsu terkait dugaan pungli yang semakin  marak, tidak mendapat jawaban. Diduga ada keengganannya menjawab, karena akan membuka borok-borok di dinasnya sendiri. (tim)