If Chindia Can Why Can’t We
Oleh: Fauzi Aziz
PERTAMA, dunia nyata terus berubah dan dunia maya berkontribusi besar terhadap perubahan itu. Amerika Serikat is economic superpower, dan sekarang China juga telah menjadi economic superpower, di belakangnya adalah India, tapi sebelum ini di Asia sudah ada Jepang. Pemimpin ekonomi global dan kapitalisme global saat ini secara de facto adalah Amerika Serikat dan China.
KEDUA, apakah akan terjadi pergantian penjaga di antara dua superpower tersebut, sebenarnya tidak terlalu penting. Yang justru kita perlukan dari mereka adalah peran keduanya untuk menjadi lokomotif ekonomi dunia, tanpa harus menampilkan diri sebagai para kolonialis baru karena watak para superpower yang sangat kapitalis adalah hegemonis, ekspansionis dan sangat bernafsu untuk menaklukkan. Mereka dikatakan mengendalikan hampir sebagian besar peradaban dan mereka yang berada di luar bingkainya dianggap belum berperadaban maju seperti mereka.
They are is Empire di abad modern ini. Analogi seperti model kerajaan ini karena sistem kapitalisme global mengendalikan mereka yang menjadi anggotanya dan tidak mudah bagi mereka untuk berada di luarnya.
Posisi Indonesia mempunyai kedudukan penting bagi kepentingan AS maupun China sejak dahulu kala. Bahkan Uni Soviet kala itu juga mempunyai ke pentingan yang sama seperti kedua adidaya tersebut sebelum pecah menjadi Rusia. .
KETIGA, China mengembangkan Belt and Road tak lain untuk mengembangkan strategi ekonomi jejaring di Asia di bawah kendali Beijing. Bahkan India-pun dimasukkannya ke dalam jaringan itu, termasuk juga Indonesia. China tampil sebagai Empire dan negara-negara di kawasan Asia pada dasarnya ditempatkan posisinya sebagai negara pinggiran (periphery) tak ubahnya seperti kerajaan yang pusatnya selalu diuntungkan atas pengorbanan/kerugian negara-negara pinggirannya.
Berfikir Jernih
Sampai disini mari kita berpikir jernih dan sikap bagi bangsa Indonesia yang paling utama adalah jelas, yakni melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Karena itu, Indonesia harus bisa membangun peradaban spiritual, peradaban intelektual dan peradaban materialnya sesuai ukuran dan nilai-nilainya sendiri sesuai dengan idiologi Pancasila
KEEMPAT, karena itu, atas pertanyaan if chindia can why can’t we ? , pilihan jawabannya adalah Indonesia harus membangun untuk mengejar ketertinggalannya di berbagai bidang.
China dan India melakukan langkah besar yang terstruktur dan sistemik untuk bisa mencapai kedudukannya seperti sekarang ini. China sudah berhasil mewujudkan mimpinya untuk menjadi economic superpower.
Sukses China pada akhirnya menginspirasi kebangkitan India. Simbol untuk mencapai sukses dalam pembangunan peradabannya yang umum kita kenal adalah berderap menuju modernitas.
Ada ungkapan menarik di India bahwa jika suatu negara bagian yang relatif kecil seperti Tamil Nadu (sekitar 5% dari penduduk India) dapat menghasilkan sekian banyak individu yang berbakat dan unggul, maka bayangkan saja dampaknya apa yang akan dimiliki India di tingkat dunia jika seluruh negara bagian di India telah modern.
KELIMA, itulah Chindia sekilas wajah. ada proses yang berkelanjutan, terorganisir dan terpimpin. Apa yang dapat kita catat adalah bahwa dampaknya pada produktifitas dan kreatifitas dan inovasi global dapat begitu eksplosif.
Catatan lain yang terekam adalah bahwa kedua negara tersebut menyelenggarakan pembangunannya dalam bingkai paradigma people driven. Tanpa harus melakukan copy paste, Indonesia harus melakukan lompatan besar membangun peradaban modernnya.
Kita punya nation and character building. Semestinya kita sudah lebih unggul dari Chindia, tapi faktanya tertinggal. Kita harusnya sudah lebih dulu mampu menghasilkan anak-anak muda berbakat dan unggul yang mampu menggerakkan institusi-institusi ekonomi modern, baik berskala kecil, menengah maupun besar.
Satu hal bahwa pembangunan harus tunduk pada aturan hukum dan tata cara yang disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat . Masyarakat lebih suka hidup dalam tatanan yang didasarkan pada aturan yang adil. Hal ini diperlukan untuk bisa menjamin terciptanya stabilitas politik dan keamanan. Penolakan sebagian masyarakat terhadap UU-CK salah satunya karena aturannya dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para pekerja sehingga akhirnya gaduh.
KEENAM, pembangunan memang butuh stabilitas. Dalam lingkungan yang sama juga memerlukan kreatifitas dan inovasi dari masyarakat nya sebagai penggerak pembangunan pada tataran operasional. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang baik akan menghasilkan output dan outcome yang baik dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam prosesnya.
Dan prosesnya harus berjalan melalui pentahapan dengan cara mempertimbangkan kebutuhan pembangunan jangka jangka pendek dan jangka pendek. Dalam kerangka ekonomi, kebutuhan jangka pendek dimaksudkan untuk kebutuhan bisa survival guna menghindari turbulensi keuangan dan gangguan eksternal yang bisa mengakibatkan kemunduran ekonomi.
Pendek untuk untuk urusan jangka pendek difokuskan pada upaya mengatasi gangguan berbagai bentuk kegagalan pasar. Dalam jangka panjang adalah untuk membangun berbagai infrastruktur ekonomi dan institusi-institusi ekonomi inklusif yang didukung oleh infrastruktur sumber daya manusia, infrastruktur teknologi dan inovasi, serta infrastruktur yang dirancang secara khusus untuk pengembangan Industri Kecil.
Tujuan besarnya adalah membangun kemandirian dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Dalilnya yang berlaku umum adalah bahwa pembangunan ekonomi adalah perubahan struktural, dan perubahan ini harus berjalan bertahan dan waktu yang relatif lama, serta perlu konsistensi dalam penangannya.
Perubahan Struktur
Contoh membangun industri adalah perubahan struktural. Sebab itu membangun industri adalah bukan sekedar mendirikan pabrik.
KETUJUH, terkait dengan itu, Indonesia memang butuh progam perubahan struktural yang tujuannya untuk membangun fondasi dan struktur ekonomi yang kuat dan berdaya saing. Indonesia butuh tim teknokrat yang kuat, sehingga fungsi Bappenas harus diefektifkan. Lembaga ini tepat dipimpin oleh teknokrat yang kredibel dan sebaiknya tidak dipimpin oleh elite parpol.
Politik ekonomi pembangunan marwahnya harus dihidupkan untuk mengejar ketinggalan dari bangsa lain yang sudah lebih maju dari Indonesia.
Politik ekonomi pasar harus dikendalikan agar stabilitas ekonomi dalam negeri terjaga dari setiap ada gejolak eksternal. Hubungan antara pusat dan daerah harus harmonis karena pembangunan dilaksanakan di daerah.
KEDELAPAN, selain perubahan struktural, juga diperlukan perubahan institusional. Pada tahun 1999, Bank Dunia menerbitkan The World Wide Governance Indicator.
Indikator-indikator tersebut menilai enam dimensi pemerintahan. Di antaranya adalah : 1) efektivitas pemerintah yang menangkap persepsi tentang kualitas pelayanan publik, kualitas pegawai negara dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas formulasi kebijakan dan implementasinya, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan yang dikeluarkan. 2) Kualitas pengaturan ( regulatory quality) yang menangkap persepsi tentang kemampuan pemerintah untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan dan peraturan yang memungkinkan dan mendorong perkembangan sektor swasta. 3) Penegakan hukum, yang mengungkap persepsi tentang sejauh mana agen memiliki kepercayaan dan tunduk terhadap aturan-aturan kemasyarakatan, dan khususnya kualitas penegakan kontrak, hak milik, polisi dan peradilan, serta kemungkinan terjadinya kejahatan dan kekerasan. 4) Soal korupsi dan penanganannya yang terjadi pada skala kecil maupun besar. Jujur, Indonesia punya problem disitu cukup kompleks dan karena itu berarti bahwa paling tidak ada dua area besar yang Indonesia perlu lakukan, yakni perubahan struktural dan perubahan institusional untuk mengejar ketinggalan dari bangsa lain di dunia yang lebih dulu unggul. (penulis adalah pemerhati ekonomi dan industri, tinggal di Jakarta)