Diskursus Tentang APBN yang Sehat

Oleh : Fauzi Aziz

PERTAMA, satu pelajaran berharga dari edukasi fiskal, APBN yang sehat adalah APBN yang yang dapat mengurangi ketergantungan utang luar negeri mengingat utang membebani masa depan. APBN yang kredibel adalah APBN yang bisa melanjutkan pembangunan dan di sisi lain dapat mengatasi yang kita hadapi.

Jadi bila utang luar negeri Indonesia terus bertambah dan kata ibu menteri keuangan sudah mendekati 40% terhadap PDB dan defisit anggarannya sudah 6% terhadap PDB tahun lalu, secara teknis APBN kita sudah tidak sehat.

KEDUA, pada saat ibu Sri Mulyani menjabat menteri keuangan pada era SBY, beliau mengatakan bahwa APBN Indonesia saat itu adalah merupakan APBN yang tersehat di dunia, bahkan mampu mencegah perekonomian Indonesia dari dampak krisis ekonomi UE dan AS.

Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang positif, cadangan devisa yang tertinggi dalam sejarah RI, nilai tukar rupiah menguat dan defisit anggaran dapat dibatasi maksimal 3% terhadap PDB. Sejak tahun 2002 hingga 2009 neraca perdagangan Indonesia selalu surplus sehingga cadangan devisa aman dan kemampuan membayar utang lancar.

KETIGA, dari diskursus tersebut dapat dicatat bahwa sehat atau tidak sehatnya APBN bersifat kondisional. Tetapi nampak bahwa beban utang dan bagaimana mengelola dan memitigasi utang menjadi salah satu faktor penting yang menjadi ukuran kesehatan APBN.

Faktor lain yang digambarkan ibu menkeu di era SBY adalah lebih menjelaskan tentang bagaimana keberhasilan pemerintah menangani kebijakan makro ekonomi pada kondisi saat itu. Bayangkan narasinya bahwa APBN Indonesia sangat sehat di dunia sehingga sangat mudah bagi Indonesia untuk mendapatkan status Invesment Grade kala itu yaitu bahwa Indonesia dinilai oleh lembaga rating utama dunia mempunyai kemampuan bayar yang tinggi dengan risiko gagal bayar yang rendah. Wow keren bingit.

KEEMPAT, di saat sekarang ketika ekonomi lumpuh yang dipicu oleh pandemi covid -19 dan terakhir posisinya tahun 2020 year on year secara rata-rata mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,07%. Keceriaan itu tak nampak, kecuali kesedihan yang muncul, meski optimismenya tetap tinggi. Menjadi semakin berat ketika seluruh komponen pembentuk PDB juga tumbuh negatif.

Konsumsi rumah tangga minus 2,63%, konsumsi LNPRT minus 4,95%, investasi minus 4,95%, ekspor minus 7,7% dan impor minus 14,71%. Beban APBN  bukan lagi sangat sehat tapi sangat berat dan merepotkan. Situasi ini terjadi karena ada double krisis, yaitu kesehatan dan ekonomi. Pemerintah mempunyai kewajiban yang disebut contigent liabilities, yakni suatu kewajiban  yang harus ditanggung pemerintah bila sesuatu hal terjadi. Dan satu hal yang terjadi itu adalah krisis kesehatan dan ekonomi.

KELIMA, itulah situasi yg kita hadapi dan belajar dari beberapa krisis yang kita hadapi, tidak ada satupun pakar  di dunia yang bisa memperkirakan secara akurat kapan krisis akan terjadi, berapa besar dampaknya dan seberapa cepat efek penularannya dan kapan berakhir. Melihat beban berat yang dipikul APBN, maka kita sulit mengatakan bahwa APBN Indonesia tahun 2020 dan bahkan untuk tahun 2021 sehat wal afiat.

Pemerintah mencoba memompa pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi dengan pemberian stimulus yang cukup besar. Dananya sebagian diambil dari pinjaman/utang. Pemerintah menjalankan defisit spending seperti fatwanya Keynes. Untuk krisis sekarang ini, pemerintah mengambil langkah melonggarkan defisit anggaran lebih dari 3% terhadap PDB.

Tahun 2020, defisit anggaran mencapai 6%. Hal ini terjadi karena beban pengeluaran rutin yang tinggi dan biaya penanganan Covid-19  dan pemulihan ekonomi nasional yang cukup besar. Disaat yang sama terjadi defisit pada neraca keseimbangan primer yang mau tidak mau harus ditutup dari utang. Tahun 2020, ratioya terhadap PDB 39,1% dan diperkirakan bisa tembus 40%.

Jadi ibu menteri keuangan tidak mungkin akan membuat pernyataan seperti waktu menjabat di era SBY karena memang situasinya beda. Kalau menurut hemat penulis APBN tahun lalu dan tahun ini tidak bisa dikatakan sehat karena telah mengalami “fiscal distress karena sebagian besar biaya pemulihan ekonomi ditanggung pemerintah. Para pengelola kebijakan ekonomi makro juga mengalami stress berat. Semoga semuanya tetap sehat wal afiat. Tuhan bersama kita, amiin YRA.

KEENAM, semua masyarakat sudah sangat bisa memahami, apa itu APBN yang sehat atau apa yang tidak sehat atau yang sedang mengalami distress. Mengapa masyarakat menjadi tidak gagal faham. Satu hal karena masyarakat juga punya “APBN” yaitu APBN-RT – APBN Rumah Tangga. Begitu pada at company level, mereka memiliki hal yang sama. Mereka tahu kalau terlalu boros belanja tidak baik, apalagi lebih besar dari pendapatannya. Mereka juga mengerti tentang utang, yaitu jika terlalu banyak berutang pastinya nggak akan bisa tidur karena takut tidak bisa melunasi utang dan takut gagal bayar (default).

KETUJUH, pemerintah pasti memiliki perasaan yang sama dengan apa yang dirasakan masyarakat. Sebab itu, sejatinya tepat bila pemerintah menerapkan kebijakan disiplin anggaran, belanja berkualitas dan menekan utang luar pemerintah untuk mewujudkan APBN yang sehat. Segera kembali ke batasan defisit anggaran ke angka 3% terhadap PDB.

Belajar dari krisis utang Eropa tahun 2008 terjadi karena faktor Goverment Failure. Sedangkan krisis utang di AS tahun 2009 terjadi karena Private Failure. Kebijakan adalah pilihan dari berbagai alternatif rekomendasi kebijakan. Bisa benar, bisa juga salah. Kebijakan adalah keputusan politik dan politik adalah kepentingan.

Publik tahu tentang ini semua. Karena itu masyarakat cerewet dan kritis setiap kebijakan fiskal oleh pemerintah dibahas bersama DPR. Penguatan kualitas belanja sangat penting. Keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan juga tak kalah penting. Semua diselenggarakan untuk mewujudkan APBN yang sehat.

KEDELAPAN, kita faham ketika krisis terjadi, stimulus fiskal menjadi “juru selamat”. Tapi kita juga faham bahwa setiap terjadi krisis ada kecenderungan utang luar negeri dalam jumlah besar akan bertambah. Namun ada pula diskursus yang memberi sinyal bahwa utang luar negeri merupakan faktor kritis dalam pemulihan ekonomi.

Artinya, utang luar negeri tetap menjadi “bom waktu” Sejak krisis utang Eropa, hampir semua negara UE cenderung memilih menerapkan kebijakan disiplin anggaran dan menekan defisit anggaran. Dan Jerman menjadi negara yang menolak penerbitan Surat Utang Bersama zona Euro (Eurobonds). Mengurangi utang dan memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi adalah 2 pilar dari strategi untuk mengatasi krisis utang di zona Euro.

Semoga Indonesia dapat melakukan upaya serupa. Stimulus fiskal memang penting, tapi kalau APBN mengalami bliding tentu bukan tindakan yang bijaksana. Ada persoalan yang bersifat fondamental yang jangan dilanggar dan jangan pula dipaksakan bahwa mengandalkan APBN untuk pemulihan ekonomi bukan pilihan yang tepat karena sumbangan pengeluaran pemerintah terhadap PDB tidak lebih dari 10% .

Pertumbuhan yang berkualitas umumnya ditopang oleh sumbangan investasi dan ekspor yang tahun 2020 tumbuh negatif 4,95% dan 7,7%. Paul Krugman berwasiat bahwa pemulihan ekonomi harus dimulai dari investasi yang tinggi dan untuk itu, diperlukan suku bunga rendah. Salam sehat.*  (penulis adalah pemerhati ekonomi dan industri, tinggal di Jakarta)