“Build of Connectivity Policy”

Oleh: Fauzi Aziz

ISU tentang kebijakan sudah cukup sering dibahas. Namun, bagaimana sebaiknya kebijakan dibuat, itu yang penting diperhatikan oleh pejabat publik. Dengan begitu, setiap kebijakan yang dihasilkan berkualitas, tepat, efisien dan efektif ketika diimplementasikan guna menjawab berbagai macam masalah di masyarakat. Secara sederhana dapat didifinisikan, kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di lingkungan pemerintah dan para penyelenggara negara pada umumnya untuk mencapai tujuan dan sasaran dari sebuah rencana pada kurun waktu tertentu.

Produk kebijakan yang baik adalah bilamana dapat menyelesaikan berbagai masalah yang saling terhubung, meskipun “sektornya” berbeda. Dalam kaitan ini perlu diberikan contoh konkret, utamanya yang berhubungan dengan penyusunan kebijakan industri nasional. Kita tahu, proses industrilalisasi pada dasarnya adalah proses pengelolaan rantai nilai tambah yang berfungsi sebagai “penggerak” dalam satu sistem industri yang mengolah bahan baku/penolong menjadi barang jadi sampai ke sistem distribusi dan pemasarannya.

Itu bentuk pemahaman yang paling sederhana. Secara makro, kalau pendekatan tadi menjadi sebuah acuan, maka pada hakikatnya antara kebijakan di sektor pertanian, pertambangan, dan mineral, industri pengolahan serta kebijakan di bidang investasi dan perdagangan harus dibuat dalam satu sistem yang bisa saling menggerakkan, sehingga negara dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kebijakan ekonomi seperti itu yang seharusnya dibuat oleh pemerintah, yang prosesnya dibangun berdasarkan asas keterhubungan (build of connectivity policy). Fungsi ke-menko-an dalam kabinet sejatinya dibuat untuk melahirkan kebijakan yang nilai dasarnya adalah keterhubungan. Fungsi-fungsi koordinasi dan sinkronisasi antarkebijakan diharapkan dapat diputuskan secara final di forum ke-menko-an yang ketika publik membaca hasilnya dapat memberikan perspektif bahwa kebijakan memberikan harapan adanya kepastian hokum, karena satu sama lain terhubungan antara sektor yang satu dengan sektor yang lain.

Harmonisasi Kebijakan

Hingga saat ini, pemerintah belum berhasil “mem-build sebuah kebijakan publik yang nilai dasar konektivitasnya terumuskan dengan transparan dan akuntabel dalam produk kebijakan dan regulasi. Inilah salah satu akibat munculnya pandangan agar pemerintah dapat melakukan harmonisasi kebijakan, baik pada saat kebijakannya dibuat maupun pada saat diimplementasikan.

Akibat lain, ekonomi negeri ini mampu tumbuh, tetapi biaya input-nya terlalu tinggi, dibandingkan dengan di negara lain. Fenomena ini terjadi, karena selain kualitas kebijakannya buruk juga kondisi di mana sebuah kebijakan dibuat lebih berorientasi pada penggunaan pendekatan build of structure daripada pendekatan build of connectivity.

Situasi yang seperti itu bisa terjadi, karena banyak faktor. Bisa terjadi karena kondisi politik, dalam pengertian praktik politiknya tidak berhasil melahirkan kebijakan politik yang baik, termasuk salah satunya politik legislasi dan politik anggaran. Sebab lainnya, meskipun di negeri ini sangat banyak yang menyandang kedudukan sebagai pejabat publik, namun tidak banyak yang mempunyai kemampuan untuk menjadi analis kebijakan yang andal dan perumus kebijakan publik yang benar-benar mengerti tentang cara membuat kebijakan publik yang baik.

Faktanya, masih banyak produk kebijakan pemerintah yang di-build berdasarkan pendekatan struktur.Tidak banyak yang di-build berdasarkan pendekatan konektivitas.Sadar atau tidak, masalah ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Dalam bidang investasi masih banyak keluhan tentang bottlenecking, cost doing business yang mahal, sehingga tidak sedikit calon investor yang bersikap wait and see.

Hal demikian masih terjadi, baik di pusat maupun daerah. Perilaku pejabat publik belum berubah, karena masih terbelenggu oleh pola pikir lama, yaitu lebih menyukai dilayani daripada melayani. Lebih suka menjadi objek buruan rente daripada menjadi pelayan publik yang berwibawa, karena cara melayani publiknya dilakukan dengan cara yang lebih terukur.

Indonesia sudah masuk ke dalam jaringan sistem ekonomi regional dan global yang semua mensyaratkan bahwa bermain dalam lingkungan itu memerlukan dukungan kebijakan pemerintah yang baik, yakni efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Sistem ini yang harus kita bangun ke depan, yang nilai dasar konektivitasnya kuat dan lebih terukur dari keempat parameter tadi, yakni efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Pemerintah ke depan tidak boleh “gagal” membangun kebijakan publik yang nilai dasarnya dikembangkan berdasarkan semangat konektivitas. Oleh sebab itu pemerintah sebaiknya bisa merekonstruksi mana kebijakan yang sudah baik dan mana yang tidak baik. Semuanya harus bisa dikoreksi agar lebih melahirkan konsep kebijakan baru dengan semangat membangun konektivitas, bukan dalam semangat membangun struktur.

Kita harapkan pimpinan nasional ke depan punya waktu yang cukup di dalam negeri untuk membenahi benang kusut di ranah kebijakan publik. Problem yang mengadang kemajuan dan perubahan yang kita harapkan sejatinya lebih banyak disebabkan faktor di dalam negeri, bukan eksternal. Semoga negeri ini segera dapat membebaskan diri dari segala macam rintangan, supaya maju, mandiri, dan kian dewasa. ***