Presiden Minta Pengembangan Borobudur Dipersiapkan

YOGYAKARTA, (tubasmedia.com) – Candi Borobudur harus terus dilestarikan. Terlebih lagi sekarang menjadi destinasi wisatawan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar Candi Borobudur. Demikian dikemukakan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan data 2014, menurut Presiden Jokowi, jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Candi Borobudur sekitar 250.000 orang dan wisatawan nusantara kurang lebih 2,2 juta.

Presiden menilai, potensi pasar Candi Borobudur masih sangat terbuka, terutama untuk wisatawan yang berasal dari Malaysia, Taiwan, Singapura, Jepang, Amerika, Inggris, Hong Kong, Belanda, Jerman, Brunei, dan Tiongkok.

“Untuk itu, saya minta pengembangan Borobudur harus betul-betul dipersiapkan dengan baik, terinterintegrasi antarkementerian dengan provinsi, baik yang berkaitan dengan akses sivilitas juga terintegrasi dengan kawasan wisata yang lain,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas tentang percepatan pembangunan destinasi wisata nasional Borobudur di Hotel Manohara, kawasan Borobudur, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (29/1/2016) sore, sebagaimana disiarkan laman Sekretariat Kabinet.

Jokowi menilai, apa yang sudah dilakukan Menteri Pariwisata dengan membangun country branding-nya sudah ketemu dan kita bisa meloncat.

“Saya kira kalau memang sudah direncanakan nantinya positioning-nya diferensiasinya, kemudian dibangun brand product-nya, brand value-nya dan kemasan-kemasan yang lain sehingga dalam dalam memasarkan akan lebih mudah,” katanya.

Presiden meminta agar dipersipkan fasilitas dan pelayanan yang standarnya internasional. Ia mengingatkan, minimal standar bintang 4. Meskipun itu untuk umum, tapi bintang 4, juga dijaga dan dirawat.

Soal pengelolaan, Presiden Jokowi mengatakan, harus diperjelas lagi manajemennya seperti apa. Menurut Presiden, sayup-sayup ia mendengar di sini ada 4 manajemen yang terlibat.
“Nah, kalau kapal nakhodanya 4, biasanya memutuskannya bingung. Ini yang sekarang harus kita putuskan, juga masalah yang berkaitan dengan zonasi dan lain-lainnya,” katanya. (ril/end)