KSPI Minta Jokowi agar Menakertrans Menteri Pertama yang harus Direshuffle

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Kaum buruh yang tergabung dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta jika benar Presiden Jokowi melakukan reshuffle, agar MenteriTenaga Kerja danTransmigrasi (Menakertrans), Hanif Dhakiri menjadi prioritas utama dalam rencana tersebut.

“Sikap KSPI, bila benar Presiden Jokowi akan mereshuffle kabinet maka Menakertranslah salah satu menteri yang harus direshuffle karena tidak ada satupun kebijakannya yang dirasakan oleh buruh. Malah banyak kebijakannya yang kontroversial merugikan dan meresahkan buruh,” kata Said Iqbal dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (24/6).

Diikatakan Said Iqbal, bentuk nyata kebijakan Menakertrans yang sangat kontroversial dan merugikan para buruh antara lain seperti Surat Edaran Dirjen (SE Dirjen) yang memuat setiap Pimpinan Unit Kerja (PUK) di tiap perusahaan harus mempunyai aturan (AD/ART) sendiri.

“Belum lagi rencana naik upah 2 tahun atau bahkan bisa 5 tahun sekali, TRIPARTIT NASIONAL sudah bubar, ratusan TKI terancam hukuman mati tanpa kejelasan aksi dari Menakertrans-nya,” ungkapnya.

Selain itu, banyaknya kebijakan dan peraturan yang tidak jalan seperti RPP Jaminan Pensiun yang urung selesai hingga kini. Padahal, lanjut Said Iqbal, 1 Juli 2015 harus sudah dijalankan program tersebut.

“Program BPJS Kesehatan untuk buruh melalui ‘Coordination of Benefit/COB’ tidak jalan sama sekali, penggunaan pekerja outsourcing kembali marak secara masif termasuk di BUMN karena lemahnya law enforcement, dan kebijakan Menakertrans tentang perumahan buruh hingga kini tidak jelas karena hanya berlindung di balik Presiden,” cetusnya. (ril/sabar)