Kenapa ya..Para Koruptor itu Enggan Meminta Maaf kepada Rakyat ?

Oleh; Marto Tobing

KENAPA ya…para koruptor itu enggan meminta maaf kepada Rakyat? Padahal semua juga orang tahu bahwa dana yang mereka “rampok” itu sangat nyata adalah uang negara.
Jangankan meminta maaf. Para tersangka korupsi yang berubah status menjadi koruptor itu ketika dimunculkan di ruang publik melalui siaran televisi, malah menengadahkan wajahnya ke hadapan kamera jajaran pers.

Dadah-dadah melambaikan tangan, sembari menyeruakkan senyum lebar kedua bibir, penjahat “kerah putih” ini tak perduli busana yang digunakan rompi orange sebagai “hadiah” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu melekat di badannya, sungguh sebagai legitimasi “perampok” Hak Kesejahteraan Rakyat tetap saja mereka tak bergeming.

Perasaan malu, menyesal dan minta maaf di hadapan rakyat adalah sikap kemustahilan bagi para koruptor. Lebih parah lagi kendati telah dihukum penjara dan hukuman telah berkekuatan hukum tetap, tak seorang pun di antara koruptor itu mengakui kesalahan dan kejahatannya.

Padahal sumber keuangan negara yang mereka “rampok” diantaranya berasal dari pungutan pajak berbagai sektor penghasilan Rakyat, pengolahan sumber daya alam dan juga dari sumber berbagai dana pungutan masalah perijinan. Hasilnya triliunan rupiah.

Sebagaimana diamanatkan konstitusi dana perolehan negara itu sesungguhnya diperuntukkan sebagai hak kesejahteraan Rakyat selaku pemilik kedaulatan.
Jika traktat fondasi hak kesejahteraan rakyat ini di kemukakan, kemungkinan para koruptor itu akan meresponnya dengan sekedar senyum dikolom.

Bahkan tidak mustahil para koruptor itu bisa saja penganut faham bahwa kemiskinan rakyat adalah sebagai kodrat tanpa memahami datangnya kemiskinan adalah sebagai akibat salah kelola dan penyalahgunaaan dana anggaran pendapatan negara/daerah yang di korup.

Apakah karena managemen birokrasi di lembaga eksekutif, legislatif termasuik judikatif “tersengajakan” membuka peluang ? Kalau benar, mungkin saja itu sebagai bagian penyebab utama masalah korupsi bak benang kusut harus dari ujung mana memulainya.

Maka masalahnya menjadi tidak akan selesai sepanjang keberadaan tata pemerintahan berkarakter Trias Politika itu tidak berdiri tegak sebagai lembaga kekuasaan yang terpisah secara murni dan konsekwen di antara eksekutif, legislatif dan legislatif.

Sistem ketatanegaraan Monarchi, tentu saja bertentangan dengan filosofi negara yang berlandaskan Pancasila. Solusinya, para koruptor itu harus dimiskinkan dengan. Sebab hukuman badan seberat apa pun kecuali hukuman seumur hidup dan hukuman mati tak akan menbuat para koruptor itu jera ***