Insentif fiskal dan non Fiskal Angin Segar Pengembangan Industri Galangan Nasional

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menilai langkah pemerintah memberikan insentif fiscal dan non fiscal sebagai angin segar bagi pengembangan industri galangan. Pemberian insentif telah dibahas oleh kementerian terkait sehingga bakal menjadi terobosan yang responsif dan terkoordinasi.

“Ini terobosan yang kami nantikan. Galangan di luar Batam akan bisa bersaing dengan di Batam. Sebab, jika PPN dan BM dihapuskan maka galangan di luar Batam lebih kompetitif lagi,” kata Ketua Umum Iperindo, Eddy Kurniawan Logam.

Menurut Eddy Iperindo tengah mencari komponen apa saja yang akan dibebaskan BM, atau jenis komponen apa saja yang dinolkan tersebut. Iperindo juga minta agar pemerintah membuka secara transparan kebutuhan kapal dalam jangka pendek dan jangka menengah. Sehingga anggota Iperindo bisa mempersiapkan diri saat mengikuti tender pengadaan kapal.

Pasalnya, tambah Eddy Batam merupakan kawasan berikat yang dibebaskan PPN impor komponen oleh pemerintah sebesar sepuluh persen, sehingga galangannya tumbuh pesat dibandingkan di luar Batam.Selama ini galangan di luar Batam dikenakan BM komponen kapal mencapai 5-12,5% atau PPN sepuluh persen atas penyerahan kapal. Akibatnya, biaya produksi kapal kita lebih mahal hingga 22,5% dibandingkan kapal produksi China

Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno mengharapkan Menteri Keuangan memberikan bantuan bagi BUMN galangan yang terus merugi.“Saya mengimbau, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro agar mempermudah impor komponen yang dibutuhkan oleh industri galangan khususnya perusahaan BUMN.Galangan yang mengimpor bahan baku dan komponen dikenai BM sedang impor barang jadi bebas BM,” katanya.

Apa yang terjadi ? Akibatnya galangan sulit mendapatkan pesanan sehingga menurunkan performa galangan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) dan PT PAL Indonesia.

Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo mengatakan tim pemerintah tengah menyusun insentif fiskal dan non fiskal bagi pengembangan industri galangan nasional. Tim tersebut terdiri dari Kemenko Kemaritiman, Kemenperin, Kemenhub, Kemenkeu, dan pihak terkait. (sabar)