Ekonomi Sudah Digerakkan Faktor Permintaan

Oleh: Fauzi Aziz

MENGAPA pertumbuhan ekonomi Indonesia dihela oleh besarnya pengeluaran belanja konsumsi domestik, ini pertanda bahwa ekonomi sudah semakin digerakkan oleh faktor dinamis pertumbuhan sisi permintaan. Bila krisis global pulih cepat dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing kawasan. akan. kembali meningkat, maka magnitude permintaan dunia secara dinamis akan menjadi semakin besar volume maupun nilainya.

Investasi dan ekspor akan menopang dinamika permintaan yang tumbuh secara masif. Logika ekonominya akan seperti itu pergerakannya. Negara yang stabilitas politik dan keamanananya terjamin serta dinamika ekonomi domestiknya berjalan efisien dengan produktifitas yang tinggi, maka posisinya secara geo strategik diuntungkan.

Di dalam negeri, di kawasan dan dalam jaringan sistem ekonomi global, Indonesia harus bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari sisi pasokan agar bisa merespon kebutuhan yang berkembang dan tumbuh dinamis di sisi permintaan.

Manfaat itu landasan konsepnya adalah kapitalisasi nilai tambah dan kesejahteraan sosial yang makin meningkat dan berkualitas. Mengapa demikian, karena pembangunan ekonomi di Indonesia sudah dipandu secara konstitusional oleh pasal 33 UUD 1945 yang spiritnya dibangun atas dasar peningkatan nilai tambah di dalam negeri dan kesejahteraan sosial.

Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, industri pengolahan (migas dan non migas) dan sektor pertambangan harus menjadi prioritas nasional agar manfaat tadi dapat diraih. Ini yang akan menjadi pertaruhan kita sebagai bangsa. Topik ini bukan berbicara soal siapa yang akan menjadi pemenang dan siapa yang akan menjadi pecundang.

Opini ini juga mengajak segenap bangsa bahwa Indonesia dengan bendera merah putihnya harus bisa muncul sebagai salah satu pemasok dunia yang world class untuk merespon sistem ekonomi yang dimanajemeni faktor permintaan, yang nasionalisme konsumennya di setiap negara di dunia telah dikalahkan oleh global consumen.

Mereka tidak lagi bertanya siapa yang membuat dan dimana suatu produk dihasilkan. Realitasnya sudah seperti itu dan dari pendekatan ATHG (Ancaman-Tantangan-Hambatan-Gangguan) harus terpetakan dengan baik posisinya dan seluruh komponen bangsa diberi penjelasan yang obyektif, transparan dan akuntabel agar kita tahu.

Tren dan dinamika ekonomi yang pergerakannya seperti itu, maka seluruh komponen bangsa harus bersiap diri, bersikap dan bertindak sesuai konstitusi negara yang menurut pandangan Prof Dr Jimly Asshiddiiqie,SH, konstitusi adalah perjanjian, konsensus, atau kesepakatan tertinggi dalam kegiatan bernegara.

Langkah besar yang harus dilakukan adalah membangun konsensus dan kesepakatan tentang politik ekonomi Indonesia. UUD 1945 sudah mengamanatkannya dan tema utamanya adalah “Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial”. Secara implisit berarti proses pembangunan nasional bersifat inklusif (melibatkan seluruh komponen bangsa secara aktif).

Karena itu dibutuhkan komitmen, konsensus dan kesepakatan bersama. Pekerjaan ikutannya tentu masih banyak lagi yang harus dikerjakan baik di bidang legislasi nasional, kebijakan ekonomi pemerintah, instrumen pendukungnya dll.

Kerangka makronya adalah membangun daya saing bangsa yang tunduk pada aspek peningkatan efisiensi dan produktifitas nasional yang dipandu oleh spirit kapitalisasi nilai tambah di dalam negeri dan kesejahteraan sosial. Kalau konstruksinya seperti itu, maka pekerjaannya akan menjadi banyak dan bebannya berat karena memang banyak hal yang harus diperbaiki dan dibangun baru agar dapat merespon dinamika ekonomi yang berbasis permintaan.

Tapi sebagai bangsa, tidak perlu risau karena yang berat itu akan menjadi ringan kalau bangsa ini mau bahu membahu melakukan kerjasama dan kerja bersama. Tahun 2015 FTA mulai berlaku. Arena ini menjadi batu ujian bangsa ini bukan dalam rangka untuk menentukan siapa menjadi pemenang atau siapa yang akan menjadi pecundang.

Di arena ini kita akan menilai apakah Indonesia telah berhasil membangun ekonominya yang berdaya saing dan berintegritas untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang produktif. ***