Demokrasi, Kapitalisme dan Eksploitasi Sumber Daya

Oleh: Fauzi Azis

SISTEM politik yang demokratis, sistem ekonomi yang kapitalistik dapat berujung pada proses eksploitasi sumber daya ekonomi. Ini hanya sebuah pandangan dan catatan kritis yang bisa bersifat debatable.

Sistem demokrasi, secara konsep dapat dibaca dari satu prespektif bahwa manusia mendapatkan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berbicara dan berekspresi baik secara individu maupun kelompok. Rambut sama hitam, pikiran atau pendapat boleh berbeda. Sistem ekonomi yang kapitalistik pada dirinya juga menghormati hak-hak individu atau kelompok dengan menempatkan kekuatan kapital sebagai pembentuk nilai kekayaan ekonomi dan dengan kekuatan kapital tersebut, kapitalisasi ekonomi dapat diraih tanpa harus berfikir pada sisi yang lain apakah akibat tindakannya ternyata menghisap sumber daya ekonomi dan merugikan individu atau kelompok masyarakat yang lain.

Secara konsep, sistem ekonomi yang kapitalistik hanya akan tumbuh subur dan berkembang biak bila sistem politik yang demokratis berkembang di negara yang bersangkutan. Jangan heran kalau kemudian kapitalisme barat getol sekali mendorong negara-negara yang demokrasinya tidak berkembang dirayu, dibujuk bahkan bilamana dilakukan agresi militer agar negara yang bersangkutan menjadi negara demokrasi baru.

Dengan menjadi negara yang demokratis, maka menjadi harapannya sistem kapitalisme ekonomi dapat berkembang di negara yang bersangkutan. Menjadi mudah akses untuk masuk mengekploitasi sumber daya alam yang berlindung atas nama investasi asing, atas nama pertumbuhan ekonomi, atas nama globalisasi dan liberalisasi perdangangan dan investasi.

Sebagai negara yang berdaulat dan sekaligus sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan India sangat penting memiliki kebijakan politik yang jelas agar negara dan bangsa ini tidak mudah diinfiltrasi secara ekonomi oleh kekuatan kapitalisme global yang berlangsung secara sistemik.

Sistem demokrasi politik yang tidak solid, fragmentasi politiknya sangat kuat dan rivalitas politik nya berlangsung dengan tajam adalah suatu kondisi politik yang ditunggu oleh para kapitalis untuk melakukan aksinya dengan melakukan pendekatan dan lobi politik untuk mendapatkan konsesi untuk mengekploitasi sumber daya alam.

Aksi para kapitalis tidak dapat dipersalahkan begitu saja karena memang watak dan perilakunya seperti itu. Demikian pula ketika kapitalisme barat berhasil melahirkan negara demokrasi baru di belahan dunia juga tidak bisa dipersalahkan karena mendemokratisasikan sebuah negara memang bagian dari strategi yang dijalankan oleh kapitalisme barat untuk dapat memenangkan apa yang menjadi cita-citanya.

Dengan situasi yang demikian agar sistem demokrasi tidak menjadi kuda tunggangan masuknya sistem kapitalisme yang bersifat eksploitatif diperlukan adanya sistem yang dapat mengelola demokrasi politik yang menyehatkan, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan yang menempatkan kepentingan nasional diatas segala-galanya.

Tanpa ada upaya untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan sistem demokrasi kita, negeri ini dapat menjadi rentan terhadap proses eksploitasi sumber daya alam yang berselimut di balik sistem kapitalisme global. Kosolidasi penerapan sistem demokrasi yang tidak berhasil akan sangat mudah bagi sistem kapitalisme untuk melakukan penetrasi politik ekonominya di negara yang sistem demokrasinya rapuh termasuk penerapan sistem desentralisasi politik dan ekonominya.

Rent secker akan leluasa beroperasi guna mendapatkan konsensi pengelolaan sumber daya alam, tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat luas di negara di mana sistem kapitalisme itu bercokol. Ini yang seharusnya menjadi pusat perhatian para elite politik. Penyelanggaraan sistem demokrasi yang amburadul dan amoral dan menelan habis-habis doktrin ekonomi yang kapitalistik, maka proses pengurasan sumber daya alam tidak pernah akan bisa dikontrol apalagi dihentikan.

Invesment grade adalah salah satu bentuk pengakuan oleh negara kapitalis agar mereka dapat dipermudah mengakses sumber daya alam yang dimiliki oleh negara yang menerima award invesment grade. Habis itu, para elite yang berkuasa dirayu habis-habisan agar mereka segera bisa masuk melakukan aksi profit taking-nya dengan meminta berbagai fasilitas dan konsensi.

Atas nama investasi dan atas pertumbuhan ekonomi, masuklah mereka dengan seluruh perangkatnya mengeksploitasi kekayaan alam kita. Masyarakat di sekitar lokasi proyek kapitalisasi aset nasional oleh sang kapitalis hanya duduk termangu tanpa menerima manfaat sedikitpun.

Peristiwa Mesuji, Bima dan lain-lain adalah akibat bukan sebab dari proses perburuan rente yang berhasil dan keberhasilannya itu terjadi akibat dari perilaku elit politik yang bertindak a-nasional dan bahkan a-moral pragmatis dan transaksional tanpa pernah hirau terhadap dampak negatif yang terjadi, baik bagi masyarakat dan lingkungan hidupnya.

Kesimpulannya adalah bahwa sistem demokrasi itu baik, sistem kapitalisme itu tidak baik, eksploitasi yang menjurus ke arah perampasan kekayaan adalah biadab. Yang paling baik adalah bila sistem demokrasi diterapkan oleh suatu negara dengan kebebasan sebagai salah satu pilarnya, maka segala bentuk sistemnya baik dalam bidang ekonomi dan kebudayaan adalah menjadi hak keadulatannya negara yang bersangkutan untuk menentukannya tanpa ada sedikitpun campur tangan dari negara asing.

Oleh karena itu, secara politis para elite penguasa di negeri ini harus bisa secara tegas dan jelas memformulasikan tentang politik luar negeri dan politik ekonomi yang dimusyawarahkan untuk dimufakati sebagai haluan negara.***