Bola Panas
Oleh: Edi Siswoyo
ilustrasi
RAKYAT miskin di Indonesia sedang bingung. Kebingungan yang melanda orang – orang miskin di kota dan di desa berkaitan dengan rencana pemerintah melakukan pengurangan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku sekarang. Pengurangan subsidi berarti kenaikan harga, sehingga kompensasi kenaikan harga BBM bagi rakyat miskin menjadi “bola panas” permainan kepentingan politik.
Di negara Pancasila rakyat menjadi pertimbangan sasaran kebijakan subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat pemerintah bersama DPR. Cilakanya dalam tahun politik sekarang ini, rakyat menjadi korban saling lempar “bola panas” antara eksekutif dan legislatif.
Presiden Susilo Bambang Yudhonoyono (SBY), pekan lalu, menyatakan pengurangan subsidi BBM dengan menaikkan harga jual solar dan premium bersubsidi, akan diputuskan setelah DPR menyetujui dana kompensasi kenaikan harga BBM bagi rakyat miskin.
Pernyataan Presiden SBY tersebut menunjukkan pemerintah tidak memiliki kepekaan terhadap kesejahteraan rakyat–rakyat miskin–yang tersebar di berbagai pelosok nusantara. Ketidakpekaaan pemerintah akan menimbulkan ketidakpastian yang berdampak pada kenaikan biaya berbagai kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat.
Dampak tersebut tidak perlu terjadi jika pemerintah bersikap tegas, tidak memainkan “bola panas” untuk kepentingan politik partai politik (Parpol) yang berkuasa. Melemparkan kembali “bola panas” ke DPR hanya akan menambah ketidakpastian, karena–sudah dapat diduga–DPR akan menolak “bola panas” itu dengan alasan kepentingan politik menjelang Pemilu 2014.
“Bola panas” itu harus segera diselasaikan, bukan digantung sebagai permainan kepentingan politik pemerintah dan DPR. Rakyat butuh kepastian. Pilihanya, harga BBM naik atau tidak naik dan taruhanya fundamental ekonomi nasional untuk teap bisa tumbuh dan berkembang. Pengalaman menunjukkan “bola panas”–kompensasi kenaikan harga BBM bagi rakyat miskin melalui pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)–hanya menjadi “gula-gula” politik menjelang Pemilu 2009.
Pengalaman itu tidak perlu diulang kembali. Alangkah baiknya persoalan “bola panas”– kompensasi kenaikan harga BBM bagi rakyat miskin–diselesaikan melalui perbaikan dan pembangunan infrastrukur untuk menunjang kegiatan ekonomi produktif. Mudah-mudahan kegiatan tersebut dapat mengurangi jumlah rakyat miskin dan meningkatkan kemampuan rakyat hampir miskin di Indonesia. Semoga! ***