Angkutan Massal Trans Medan Ditolak
Laporan: Redaksi
MEDAN, (TubasMedia.Com) – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Medan menolak rencana Wali Kota Medan menghadirkan Trans Medan sebagai solusi mengurangi kemacetan hingga 40%. Organda menilai transportasi massal itu justru akan menambah kemacetan.
Ketua Organda Medan, Montgomerry Munthe mengatakan, pengoperasian Trans Medan tanpa diikuti perbaikan infrastruktur seperti pelebaran jalan, penataan parkir,dan pedagang kaki lima (PKL), dipastikan tidak akan berhasil mengurangi kemacetan. Untuk memperbaiki infrastruktur itu, pihaknya memperkirakan waktu yang dibutuhkan bisa 10 tahun.
“Kalau ada pernyataan Wali Kota bahwa kehadiran Trans Medan akan mengurangi 40% kemacetan lalu lintas, itu tidak benar. Malah, akan menambah kemacetan di mana-mana,” ungkapnya didampingi Sekretaris Organda Medan, Maratua Ambarita dan Bendahara Robin Simangunsong di Medan, pekan lalu.
Montgomerry menuturkan, Organda menilai kemacetan bakal semakin parah, karena volume kendaraan juga semakin bertambah, terutama becak bermotor dan angkutan berpelat hitam.
Menurut dia, yang harus dilakukan Pemko Medan untuk mengatasi kemacetan adalah mengurangi, bahkan menghapuskan keberadaan becak motor di inti kota.
Selain menambahkan kemacetan, kata Montgomerry, keberadaan Trans Medan malah akan berpotensi menimbulkan konflik sosial, sebab rencana ini mengabaikan kepentingan sopir. ”Nantinya penolakan akan kami sampaikan melalui surat dan audiensi. Kalau tetap diabaikan, kami akan melakukan aksi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Keluarga Besar Pengemudi dan Pemilik Kendaraan (Kesper) Kota Medan, Israel Situmeang. Dia memastikan keberadaan Trans Medan akan merugikan para sopir dan pengusaha angkutan umum.
“Satu unit Trans Medan itu akan menggusur 10 angkutan kota. Berarti akan ada 10 sopir dan sopir cadangan yang menganggur. Saat ini ada sekitar 8.000 sopir di Medan. Bayangkan saja kalau ada beberapa Trans Medan, akan banyak sopir yang kehilangan pekerjaannya,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Israel, pendapatan sopir juga dipastikan berkurang.Saat ini saja pendapatan sopir hanya Rp30.000 per hari.“Kalau ada Trans Medan, nggak tahu lagi berapa pendapatan yang akan dibawa ke rumahnya. Intinya,kami menolak karena keberadaannya tidak berpihak pada sopir,” ujarnya.
Sejumlah pengusaha angkutan umum juga sepakat menolak operasionalisasi Trans Medan.Mereka meminta Pemko Medan mengkaji ulang program pengadaan angkutan massal tersebut. “Trans Medan harus dikaji ulang, mengingat sarana dan prasarana pendukungnya seperti jalur jalan dan shelter berupa halte tidak memadai dan mendukung,” kata Pengusaha Angkutan Umum Sumut, Haposan Siallagan.
Menurut Haposan, Dinas Perhubungan (Dishub) Pemko Medan semestinya terlebih dahulu memberikan pembinaan kepada pengusaha dan pengelola angkutan umum di Medan untuk menjadikan angkutan umum lebih baik. “Kenyataannya, tidak ada pembinaan sama sekali yang dilakukan Dishub Medan. Malah kini menggusur operasional angkutan kota di Medan dengan Trans Medan,” ujarnya. (red/anthon)