Terlalu Banyak Tangan Mengelola IKM

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (Tubas) – Untuk menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah (IKM) yang mampu menjadi penghela perekonomian nasional, dibutuhkan kemauan politik yang serius dari pemerintah. Tidak perlu banyak ‘’tangan’’ mengelola IKM tapi cukup satu tangan yang tampil sebagai konduktar.

Hal itu dikatakan anggota DPR Komisi VI, Prof Lili Asdjidiredja dalam seminar sehari yang diselengarakan Surat Kabar Mingguan Tunas Bangsa di Jakarta, Kamis.

Cukup banyak masalah yang rumit menurut Lili muncul menggerogoti sektor IKM. Persoalannya sudah terlihat misalnya dari beragamnya instansi pemerintah yang menangani program pemberdayaan IKM/UMKM.

Sebut saja misalnya, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan dan masih banyak instansi pemerintah lainnya yang mempunyai program pemberdayaan IKM/UMKM.

’’Masing-masing instansi pemerintah itu punya program. Sayangnya mereka mempunyai target dan sasaran tersendiri, yang tidak saling terkait dengan program serupa yang dilaksanakan instansi pemerintah lainnya,’’ katanya.

Menyadari masalah ini, kata Lili, maka yang dibutuhkan kini sebenarnya justru keseriusan pemerintah untuk terus memacu pertumbuhan IKM. Kalau kita lihat dari segi strategi kebijakan dasar, sebetulnya sudah banyak kemajuan. Itu terlihat dari aneka ragam peraturan perundangan yang bertujuan mendorong pertumbuhan IKM/UMKM yang sudah disebutkan sebelumnya.

’’Persoalannya sekarang tinggal bagaimana kebijakan-kebijakan itu dieksekusi secara benar, berkesinambungan dan saling mendukung,’’ katanya.

Tumpang tindih dan program-program yang sifatnya parsial tersebut sebenarnya sangat dirasakan para pelaku UMKM. Terdapat sejumlah UMKM yang mendapat bantuan modal, padahal yang dibutuhkan UMKM saat itu sebenarnya adalah bantuan teknologi atau manajemen pemasaran.

Terdapat UMKM yang mendapat bantuan teknologi, namun tidak dibarengi bantuan pelatihan pemanfaatan teknologi. Ada juga IKM/UMKM yang mendapat bantuan ganda. Sementara itu, cukup banyak IKM/UMKM yang belum mendapat bantuan pemerintah, namun sumbangsihnya terhadap perekonomian lokal dan industri nasional sangat menonjol.

Pendeknya, program-program pemberdayaan yang tumpang tindih dan parsial tersebut pada akhirnya menyebabkan beberapa program yang berbiaya mahal tersebut menjadi program yang tidak tepat sasaran. Akibat selanjutnya sudah dapat diduga. Guyuran dana pemberdayaan IKM/UMKM kurang mampu memberikan efek maksimal bagi berputarnya perekonomian lokal dan nasional. Inilah yang menjelaskan mengapa pertumbuhan IKM/UMKM hingga sekarang terus tersendat-sendat. (sabar)