Terkait Praperadilan Hadi Poernomo, KPK Diminta Terima Kekalahan

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Siddin meminta KPK untuk menghormati putusan pengadilan yang membebaskan Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo.

Sebagai lembaga negara KPK harusnya bisa memberikan contoh karena kalau tidak maka warga negara nantinya juga tidak akan menghormati keputusan pengadilan. Kalau itu terjadi tegasnya maka hancurlah NKRI.

“Kalau lembaga negaranya tidak menghormati putusan pengadilan, maka bagaimana nanti warga negara diminta menghormati putusan pengadilan?Kalau putusan pengadilan tidak dihargai maka kehancuran sebuah negara hanya tinggal menunggu waktu saja,” ujar Irman kepada  wartawan di Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Menurut Irman putusan pengadilan seperti pada kasus Hadi Poernomo adalah hal yang biasa.Bagaimanapun menurutnya sebuah proses hukum harus dijalankan sesuai aturan yang ada dan bilamana aturan tidak dijalankan, maka seperti  apapun kebenaran materil yang didapatkan oleh KPK, maka hal itu tidak bisa digunakan di pengadilan. Hal ini banyak dibuktikan dalam proses pengadilan dimanapun di pengadilan-pengadilan di dunia ini.

“Proses pencapaian perolehan materi juga harus sesuai aturan. Itu prinsip konstitusional. Jadi KPK tidak boleh melaksanakan tugasnya hanya berdasarkan niat baik memberantas korupsi, tapi harus mengikuti prosedur hukum yang ada. Hadi Poernomo secara jeli memperlihatkan kelemahan KPK berdasarkan UU bahwa penyidik KPK harus berasal dari  institusi Polri dan bebas karenanya,” tegasnya.

Negara dalam hal ini KPK tidak bisa semaunya membuat aturan sendiri karena pada prinsipnya negara tidak boleh mudah merampas kebebasan warga negaranya.Kekuasaan sesuai prinsip juga harus dibatasi, tidak boleh satu lembaga memiliki kekuasaan yang demikian besar seperti yang terjadi dengan KPK selama ini.

”Prinsipnya negara itu harus dipersulit ketika mau merampas kebebasan warga negaranya, tidak boleh ada karpet merah, tidak boleh gampang.Makanya negara harus tunduk pada sistem dan prosedur. Tidak boleh negara menabrak apalagi membuat peraturan yang bertentangan dengan UU,” imbuhnya.

Kedepan dirinya mengusulkan, pemerintah dan DPR harus segera menindaklanjuti kondisi saat ini. DPR terutama harus segera melakukan fungsinya terutama di bidang legislasi dengan membuat aturan baru demi memperbaiki sistem yang ada.

”Ini juga demi menjaga lembaga peradilan.DPR harus bangkit untuk mencegah jangan sampai ada upaya  untuk mendeligitimasi lembaga peradilan hanya karena tidak setuju dengan putusan tersebut. Memperbaiki sistem perundangan itu bukan hanya tugas legislasi DPR.Ini sekaligus juga merupakan bentuk pengawasan DPR,” pungkasnya. (nisa)