Kejahatan Akrobat Politik Adalah Mengumbar Janji Palsu, Ini Buktinya…
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pernyataan Prabowo yang meralat janji kampanye yang semula memberikan makan siang gratis kepada rakyat miskin dan berubah hanya memberi makanan bergizi kepada anak-anak saja, mendapat tanggapan dari banyak pihak, antara lain dari pengacara kondang Petrus Selestinus.
‘’Iya janji politik dengan tagline melanjutkan, artinya melanjutkan kebohongan yang selama ini terjadi di era Jokowi. Coba dihitung berapa banyak janji Jokowi dengan program Nawacita yang salah satunya revolusi mental mana pernah diwujudkan,’’ kata Petrus Selestinus kepada tubasmedia.com di Jakarta, Jumat.
Seperti diketahui, pada saat kampanye, baik Prabowo maupun Gibran dengan semangatnya menngatakan jika mereka memenangkan Pilpres 2024, pasangan ini akan memberikan makan siang gratis kepada seluruh warga Indonesia yang miskin.
Dan janji kampanye itulah yang mendorong warga Indonesia tergiur lalu memilih pasangan tersebut.Ternyata setelah menang, janji kampanye itu diralat Prabowo. Yang akan diberikan bukan makan siang gratis kepada warga miskin, melainkan hanya makanan bergizi dan hanya kepada anak-anak pula.
‘’Karena itu jika kemarin Paslon Prabowo-Gibran mengumbar program makan siang gratis dan minum susu gratis, kemudian sekarang diralat menjadi makan bergizi gratis hanya untuk anak-anak, itu artinya yang dilanjutkan itu adalah kebohongan-kebohongan yang diumbar selama kampanye dan ini pula bahagian kejahatan yang dilakukan para akrobat politik,’’ kata Petrus.
Menurut Petrus, banyak janji bombastis Prabowo-Gibran yaitu tidak mau melihat anak-anak Indonesia kelaparan, buruh kelaparan dan miskin dan sebagainya, semua itu nanti janji tinggal janji karena yang mereka akan penuhi terlebih dahulu itu adalah janji terhadap para oligarki-oligark yang membiayai kampanye Pilpres.
Oposi Garis Keras
Dengan demikian, demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dirusak secara tidak bertanggungjawab itu, sama sekali tidak membawa manfaat apapun bagi rakyat banyak, karena tujuan pembangunan itu akan hanya dinikmati segelintir orang yang adalag kroni-kroni dan dinastinya melalui apa yang dinamakan nepotisme itu.
‘’Jadi kelak entitas nepotisme, entitas oligarki dan entitas kroni-isme akan menjadi sistem sehingga dengan demikian tujuan negarapun akan bergeser ke arah untuk kelompok okigarki, dinasti politik dan kroni-kroni melalui apa yang disebut Nepotisme,’’ tegasnya.
Oleh karena itu kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini, sangat diperlukan bahkan dibutuhkan oposisi garis keras, karena kerusakan sistem hukum dan sistem konstitusi kita sudah sistemik.
“Tidak bisa lagi diperbaiki dengan diskusi-diskusi publik atau demonstrasi secara sporadik malainkan hanya dengan people power,’’ katanya.
Rasanya perlu dibuatkan undang-undang baru, khusus kepada para akrobat politik jika mengingkari janji yang diucapkan saat kampanye, akan dikenakan sanksi pidana alias penjara. (sabar)