Surat Edaran Menteri Bukti Pemerintah Tidak Independen

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pemerintah dinilai tidak independen menyikapi dua kubu yang terjadi di parlemen. Terkait, surat edaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta para menterinya tidak melakukan rapat dengan DPR.

“Secara tidak langsung pemerintah memihak pada salah satu kelompok. Dengan instruksi itu presiden ingin ikut campur,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay di gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Padahal, lanjutnya, saat ini DPR sudah menyelesaikan kisruh internal antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih yang melahirkan dualisme kepemimpinan. “Saya melihat di DPR sudah tidak ada masalah. Di Komisi VIII semua fraksi sudah masukkan namanya, jadi tidak perlu khawatir bertemu DPR mana, sini atau sana,” paparnya.

Dia memandang perlunya Presiden Jokowi mencabut surat edaran dimaksud. Agar para menteri kabinetnya dapat menggelar rapat kerja bersama sesuai bidang masing-masing.

Saleh mencontohkan, belum adanya rapat bersama pemerintah dan DPR dapat merugikan semua pihak. Di Komisi VIII misalnya, di mana pemerintah harus segera melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2014. Bila telat dan tidak segera ditindaklanjuti, salah satu dampaknya pemerintah bisa kehilangan hak sewa lokasi pemondokan jamaah Haji di Arab Saudi.

“Yang salah siapa, instruksi semacam itu bukan merugikan DPR tapi pemerintah sendiri,” bebernya.

Lebih jauh, dengan tidak adanya rapat bersama membuat kebijakan-kebijakan strategis yang diambil pemerintah lolos dari pengawasan DPR. “Saya secara khusus meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan itu. Kemarin Jokowi sudah bilang menteri datang saja ke DPR, tapi karena kemarin sudah keluarkan surat maka harus ada surat lagi untuk mencabut,” tandas dia. (nisa)