Resiko Kegagalan Mengelola Harapan

Oleh: Fauzi Aziz

DISKUSI kita tentang ekonomi nasional sudah cukup panjang dilakukan oleh berbagai kalangan. Harapan yang selalu muncul adalah agar kinerja dan prestasi yang dapat diraih di bidang ekonomi maupun dalam keseluhan gerak pembangunan bangsa dapat terus meningkat, sehingga kita dapat semakin meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Harapan semacam ini adalah hal yang lumrah karena visi dan misi pembangunan ekonomi bagi negara seperti Indonesia memerlukan capaian itu. Pertumbuhan ekonomi adalah satu hal yang menjadi perhatian kita. Pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran adalah hal lain yang sangat kita harapkan sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat benar-benar terjadi merata di seluruh wilayah tanah air.

Karena itu, harapan-harapan tersebut harus dikelola dengan baik agar bias pembangunan tidak terjadi dan kemudian menimbulkan distorsi, distabilitas, overheating dan sebagainya. Peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator menjadi amat penting. Kebijakan pemerintah harus bisa menjawab persoalan yang terjadi di lapangan secara tepat.

Perlu tindakan nyata agar akuntanbilitasnya dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Ada stimulus fiskal yang tepat (tidak business as usual). Efektifitas belanja negara benar-benar mencapai sasaran kebijakan dan progam. Dan yang lebih penting adalah progam jaring pengaman sosial dapat dijalankan di sepanjang tahun karena progam ini merupakan bagian dari sistem negara kesejahteraan (welfare state).

Hal yang demikian adalah sangat esensial dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Namun antara harapan dan kenyataan seringkali berbeda karena ketidakberhasilan dalam menyelenggarakan pengelolaan harapan (hope management). Tidaklah salah kalau kemudian datang tanggunggugat dari publik yang menuntut agar kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dipersalahkan atau perlu dikoreksi karena dinilai menyimpang dari sasaran yang telah ditetapkan.

Atau dinilai salah karena dianggap berlawanan dengan semangat konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku atau menimbulkan ketidak adilan di masyarakat. Dengan demikian kalau mau dicari di titik simpul sebelah mana kesalahan atau ketidak sesuaian itu terjadi, maka jawaban yang paling tepat adalah karena manajemen harapan tadi tidak terkelola dengan baik sehingga harapan-harapan tadi tidak dapat direalisasikan.

Makin bertumpuk harapan yang tidak terealisasikan, maka akibatnya dapat berdampak turunnya kredibilitas pemerintah atau penyelenggara negara pada umumnya. Ongkosnya teramat mahal yang harus dibayar ketika kredibiitas itu sudah terlanjur tumbang.

Setitik atau seonggok keberhasilan bisa dianggap tidak bemakna ketika setumpuk problem masyarakat muncul dimana-mana pada saat bersamaan. Apalagi masalah itu terjadi diwarnai oleh adanya moral hazard, misal ada dugaan KKN dan sebagainya. Apa yang terjadi di negeri ini sejatinya kalau mau dilihat secara obyektif adalah hanya persoalan manajemen atau tata kelola.

Dan dalam setiap masa atau periode pembangunan akan selalu ada harapan muncul yang intinya agar naik kelas atau terjadi sebuah perubahan menuju ke yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tugas kepemimpinan yang paling berat adalah mengelola harapan. Gagal diselenggarakan dengan baik pasti beresiko dan resiko yang paling mahal adalah runtuhnya kredibilitas kepemimpinan. Mudah-mudahan pemerintah yang sekarang masih bisa meninggalkan legacy meskipun masa baktinya sudah kurang dari setahun. ***