PNPM Dorong Akselerasi Pembangunan di Jabar
Laporan: Redaksi
Ilustrasi
BANDUNG, (Tubas) – Gubernur Jawa Barat Heryawan menyatakan, sejak tahun 2007 hingga September 2011, pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan (MP) di 26 kota/kabupaten di Jawa Barat sudah menyerap dana Rp 966.567.000.000, yang terdiri dari dana Pemerintah Pusat Rp 778.980.000.000 dan dana dari Pemerintah Daerah Rp 187.587.000.000.
Besaran alokasi keseluruhan dana tersebut, meliputi Kegiatan Sosial sebesar 15 persen, Lingkungan 80 persen dan Ekonomi 5 persen. PNPM menurutnya mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi di daerah masing-masing penerima dana.
“Diharapkan, semua elemen terus berusaha memajukan dan menyejahterakan warga melalui PNPM Mandiri yang akan selalu dijalankan bersama-sama. Mari kita lanjutkan program ini dan perkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan juga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sehingga pembangunan terus berjalan dan tingkat kemiskinan bisa terus diminimalisir,” tegas Heryawan beberapa waktu lalu, saat membuka Gebyar PNPM di Kota Depok. Hadir dalam acara itu perwakilan dari 1.697 BKM dan fasilitator PNPM MP se-Jawa Barat.
Menurut Heryawan, hingga kini dari 5.778 desa/kelurahan di Jawa Barat yang tersentuh PNPM MP mencapai 1.697 desa/kelurahan yang tersebar di 26 kota/kabupaten dan 558 kecamatan. Dengan pelaksanaan PNPM MP di masing-masing wilayah, di antaranya mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi lokal, pembinaan sumber daya manusia dan pembangunan sarana/prasarana lingkungan.
“Ada akselerasi partisipasi warga dalam proses pembangunan sehingga keterlibatan warga diharapkan mampu mendongkrak hasil pembangunan lebih baik lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono menjelaskan, hingga tahun 2011 ini, PNPM MP telah dilaksanakan di 33 provinsi, 268 kabupaten/kota, 1.153 kecamatann dan 10.930 desa/kelurahan. Dalam pelaksanaan PNPM MP, telah dikucurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada 8 juta keluarga miskin.
Nilai dana BLM yang terserap hingga Juni 2011 mencapai Rp 4,3 triliun, di antaranya Rp 3,6 triliun dari dana APBN dan Rp 740 miliar dari APBD. “Pemanfaatan dana BLM, antara lain memperbaiki infrastruktur dasar yang alokasinya mencapai 84 persen,” tuturnya. (damanik)