PLN Sebaiknya Dipaksa Agar Gunakan Produk Dalam Negeri

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih lebih senang menggunakan barang-barang impor ketimbang produk dalam negeri. Apa pasalnya kita tidak tau yang pasti sebagian dari BUMN masih lebih menyukai produk negeri orang asing.

Hal itu diungkapkan Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Ditejn Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Teddy C Sianturi kepada pers di ruang kerjanya, Selasa. Dua dari sejumlah BUMN dimaksud oleh Teddy disebut,Perusahaan Listrik Negara ( PLN) dan Pertamina.

‘’PLN sebaiknya dipaksa dan juga Pertamina untuk lebih mencintai produk negeri sendiri ketimbang produk negeri orang asing,’’ tegas Teddy.

Sikap pengelola BUMN itulah menurut Teddy membuat sulit menerapkan kebijakan pmerintah yang sudah dicanangkan agar lebih mencintai produk sendiri seperti program Peningkatan Penggunadaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang tertuang pada peraturan Menteri Perindustrian No48/M-IND/PER/4/2010 jo No 54/M-IND/PER/3/2012 tentang pedoman P3DN.

Sebagaimana dicanangkan pemerintah, Indonesia hingga 2019 sudah harus mampu membangun pembangkit listrik berkekuatan 35.000 MW yang dibangun secara bertahap setiap tahun mencapai 6000 hingga 7.000 MW.

‘’Kami siap melaksanakannya asal instansi pemerintah lainnya ikut mendukung sebab kebijakan itu tidak mungkin terwujud jika yang antusias hanya Kementerian Perindustrian,’’ katanya menambahkan kendati di sekktor industry digenjot memproduksi komponen-komponen yang dibutuhkan membangun 35.00 watt listrik, tapi nstansi terkait tetap membeli barang impor, ya percuma.

‘’Jadi sekali lagi saya katakan, PLN dan Pertamina harusnya dipaksa agar mencintai produk Indonesia,’’tegasnya. Ditanya bagaimana cara memaksanya, Teddy mengatakan melalui regulasi atau kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat.

Hambatan lain menurut Teddy tatrif bea masuk industri hulu, industri menengah dan industri hilir belum sempurna. Namun yang terpenting juga katanya, Indonesia harus konsisten menghentikan ekspor mineral. ‘’Pemerintah harus konsisten menghentikan ekspor biji besi, batu bara dan gas,’’ ucapnya.

Dikatakan, untuk mewujudkan pembangunan pembangkit listrik nasional semasa pemerintahan Jokowi-JK, PLN diserahkan tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek listrik sebesar 15.000 MW; sementara pihak swasta diberi kesempatan untuk menggarap proyek listrik sebesar 13.000 MW.

Teddy juga menyatakan salut kepada pemerintahan Jokowi-JK karena seluruh kementerian memiliki bahasa yang sama dalam masalah penggunaan produksi dalam negeri.
“Rapat itu semuanya membahas bagaimana mengupayakan penggunaan local content secara maksimal untuk menyukseskan proyek listrik nasional. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memajukan industri dalam negeri,”ujarnya.

Untuk itu, Kementerian Perindustrian akan menyiapkan industri dalam negeri agar siap memanfaatkan peluang tersebut, mulai dari rancang bangun, proses produksi yang andal hingga standarisasi komponen.

Disamping masalah local content, pembangunan proyek listrik 35.000 MW membutuhkan investasi yang sangat besar. Salah seorang bankir bank plat merah menyatakan, pembangunan pembangkit listrik membutuhkan biaya biaya sekitar Rp 20 miliar per MW. Dengan
demikian, dana yang harus disediakan untuk merealisasikan rencana pemerintah butuh investasi sekitar Rp 700 triliun. (sabar)