Penggalian Untuk Utilitas Publik Sangat Menjengkelkan

Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara Jakarta, Chaidir Anwar Makarim kepada sebuah media Ibu kota mengatakan, persoalan utilitas ini perlu dicermati. Setiap penanaman utilitas di bawah tanah, harus memiliki desain sesuai aturan dan mendapatkan persetujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta perlu pengawasan.

Secara umum, Chaidir mengatakan, ada utilitas di Jakarta yang tidak dibangun sesuai standar. “Di Jakarta masih ada utilitas yang ditanam satu meter di bawah tanah. Padahal seharusnya minimal 3 meter,” ujarnya. Sehingga setiap ada kejadian, seperti amblasnya jalan di perempatan Karet itu, perlu dilakukan investigasi forensik, guna mengetahui sumber penyebabnya.

Pemprov DKI Jakarta, menurut Basuki Tjahaja Purnama berencana membuat ducting atau saluran khusus untuk penyimpanan utilitas bawah tanah. Namun, karena tidak ada peta bawah tanah pemasangan utilitas publik yang jelas dan valid, maka rencana itu belum bisa diwujudkan.

Sebenarnya Pemprov DKI Jakarta sejak masa Gubernur Sutiyoso maupun Fauzi Bowo, sudah merencanakan pembangunan ducting, semacam saluran yang tersedia untuk pemasangan berbagai utilitas publik dari berbagai instansi, guna menghindari adanya galian-galian jalan yang berulang-ulang ini. Namun, hingga tugas kedua gubernur itu berakhir, rencana itu tidak terwujud. Apabila dikoordinasi DKI, maka setiap instansi lain yang mau memasang utilitasnya, hanya membayar dana tertentu atau menyewa saluran kepada Pemprov DKI.

Ke depan, kata Basuki, harus dibuat peta ruang bawah tanah untuk utilitas publik yang jelas. “Kami minta agar pihak swasta mau membuat ducting ini. Atau nanti kami perintahkan PT Jakarta Propertindo (BUMD) untuk membuatnya,” katanya.

Ditekankan, tanpa pembuatan ducting dan peta ruang bawah tanah yang jelas, pemasangan utilitas publik ke depan hanya sebatas tambal sulam. Memang, tanpa ada koordinasi yang baik, maka keluhan masyarakat yang jengkel akibat penggalian berulang-ulang, akan terus berlanjut. Apalagi saat ini sedang marak penggalian sisi kiri dan kanan jalan untuk penggantian beton saluran pembuangan air, mungkin untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun.

Jakarta sebagai ibu kota negara, sudah seharusnya memprogramkan pembangunan berbagai fasilitas umum dan utilitas publik yang terencana dan permanen, agar tidak mengganggu kepentingan lain dan menghilangkan kejengkelan para pengguna jalan umum. ***