Pelantikan Gubernur di Istana Negara Buang-buang Anggaran

JAKARTA (tubasmedia.com) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak adanya wacana pelantikan gubernur di Istana Negara. Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria mengatakan pelantikan gubernur di Istana hanya akan memboroskan anggaran negara.

“Justru itu, kalau harus ke Jakarta secara pembiayaan lebih boros. Saudaranya ke Jakarta, anggota DPRD-nya ke Jakarta,” kata dia saat dihubungi tubasmedia.com, Jumat (19/12/2014).

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan, alangkah lebih baik apabila pelantikan gubernur dilaksanakan di DPRD masing-masing. Pasalnya, DPRD merupakan representasi dari rumah rakyat, karena disanalah para wakil rakyat bekerja selama ini. “Kalau tidak di lapangan luas juga boleh. Yang penting di ibukota provinsi dan juga bisa dilihat masyarkat langsung,” paparnya.

Lebih jauh, dia meminta, agar pemerintah fokus pada perbaikan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah daripada memikirkan bagaimana pelantikan itu dilaksanakan. Menurut dia, sebuah daerah akan mendapatkan kepala daerah yang baik, apabila penyelenggaraan pemilu di daerah tersebut berlangsung baik.

“Kalau proses tidak baik outputnya juga tidak baik. Melalui tahapan yang ada, melalui rekruitmen yang baik, maka outputnya akan baik. Jadi bukan persoalan dilantik atau tidak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, ke depannya, semua gubernur akan dilantik di Istana oleh Presiden. Hal itu diungkapkan Kalla pada penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional RPJMN 2015-2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Kalla menjelaskan, kebijakan itu untuk mempertegas tugas gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Tujuan akhirnya, agar semua kebijakan di daerah sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat. “Nanti semua gubernur dilantik di Istana supaya jelas gubernur adalah perwakilan pusat di daerah,” ujar Kalla. (nisa)