Masalah Mendesak Ditangani, Koordinasi Kebijakan Kementerian

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Masalah mendesak yang perlu ditangani oleh Menteri Koordinator Perekonomian yang baru, Chairul Tanjung, adalah koordinasi kebijakan. Di bidang ekonomi harus ada kebijakan terpadu antara menteri yang menangani transportasi, energi, lingkungan hidup, infrastruktur dan industri.

Demikian pendapat Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Noegardjito, berkaitan dengan pergantian Menko Perekonomian dari Hatta Rajasa kepada Chairul Tanjung, karena Hatta menjadi calon presiden mendampingi Prabowo Subianto. Mengenai topik yang sama, juga diwawancarai tubasmedia.com Ketua Koperasi Industri Komponen Otomotif (KIKO) Indonesia, M. Kosasih, dan Ketua Umum Asosiasi Perlampuan Listrik Indonesia (Aperlindo), John Manoppo, di Jakarta, Jumat dan Sabtu (16-17/5).

Menurut Noegardjito, hal itu diperlukan untuk percepatan pembangunan ekonomi dalam kaitannya dengan penghematan energi, lingkungan hidup, serta kelancaran arus barang, jasa, dan orang.

Sementara itu, M. Kosasih berpendapat, Menko Perekonomian menjadi kunci pergerakan ekonomi negara, melalui pemberdayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, industri, dan perdagangan.

“Prioritas menko saat ini adalah menyatukan visi dari semua kementerian yang berada di bawah koordinasinya dan memonitor pelaksanaannya. Terutama berkaitan dengan keempat hal di atas, yang semuanya berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia sesuai Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945,” katanya.

“Mengapa demikian? Karena apalah artinya menko apabila masing-masing kementerian jalan sendiri-sendiri. Ini tugas mulia Menko Perekonomian yang baru,” tambahnya.

John Manoppo mengatakan, yang paling penting saat ini ditangani, menyosialisasikan Undang-undang tentang Perindustrian dan Undang-undang tentang Perdagangan, supaya dapat berjalan secara maksimal, mengingat waktunya singkat. Seperti diketahui, masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir pada Oktober 2014, sesuai dengan tahap pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. (ender)