Keberpihakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Industri Maritim Belum Jelas

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan industri maritim di tanah air belum jelas. Terbukti masih ada proyek pembuatan kapal milik pemerintah yang didanai oleh APBN dibangun di galangan kapal yang bukan milik Indonesia.

Hal itu diungkapkan Komisaris Utama PT Industri Kapal Indonesia (IKI), Soerjono kepada pers di kantornya, kemarin. ‘’Itu aneh namanya. Masa ada BUMN yang bangun kapal di perusahaan asing sementara galangan kapal nasional siap melayaninya,’’ lanjut Soerjono.

Seharusnya tambah Soerjono yang juga Irjen Kementerian Perindustrian ini, semua pihak khususnya kalangan pemerintah yang menggunakan dana APBN, harus memberikan seluruh proyeknya dikerjakan oleh perusahaan nasional, terutama dalam proyek pembuatan kapal.

Kalau galangan kapal nasional tidak membangun kapal baru, katanya, jangan diharap kita bisa memperoleh teknologi dan kita tidak akan bisa mandiri.

Selain itu katanya, keinginan dunia usaha dan kalangan pemerintah mengimpor kapal-kapal bekas harus dikurangi jika tidak bisa dihentikan. Kapal impor memang lebih murah jika dibanding membangun kapal yang baru. ‘’Tapi kapal bekas impor itu kan sudah tidak efisien lagi,’’ katanya.

Lalu bagaimana menghentikan BUMN yang doyan mengimpor kapal ?,’’ tanya wartawan yang dijawab; ‘’Sudah sering dihimbau agar tidak usah impor kapal tapi bangunlah kapal baru di galangan kapal nasional. Tapi himbauan itu tidak pernah didengar”. (sabar)