Kalau tidak Netral, Jokowi Didesak Mundur Saja….
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Presidenn Jokowi menyatakan secara terang-terangan dukungan kepada Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.
Padahal, seorang Presiden tidak boleh memihak peserta Pilpres lantaran diwajibkan netral.
Aksi Jokowi terang-terangan dukung paslon nomor urut 2 mendapat sorotan dari Ketua Lembata Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan dan Ketum Masyumi Ahmad Yani.
Menurut mereka, pernyataan Presiden Jokowi soal Pilpres 2024 merupakan kebohongan.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengatakan bahwa seorang Presiden boleh kampanye dan berpihak.
Maka dari itu, beramai-ramai banyak yang melakukan kritik pedas, salah satunya Syahganda.
Syahganda sendiri mengatakan bahwa sebaiknya Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.
Ia menambahkan bahwa jika Jokowi ingin mendukung Pilpres 2024 sebaiknya mengundurkan diri.
Jika ingin berkampanye harus menyelesaikan masa jabatannya atau mundur dari jabatan.
“Sebab, hal itu merupakan kebohongan publik, karena sebelumnya Jokowi sudah mengatakan dirinya maupun pemerintah akan netral dalam pilpres, baik pada 30 Oktober 2023 ketika menjamu makan siang ketiga capres dan pada pidatonya 1 November 2023 lalu,” kata Syahganda Nainggolan.
Syahganda mengatakan pemerintahan Indonesia tidak mungkin bisa jalan dengan baik jika Jokowi tidak bisa netral.
Bagi orang yang ada di dalam pemerintahan, menjaga netralitas wajib dipertahankan.
“Karena potensi penggunaan kekuasaan negara serta pemerintahan akan terseret dalam urusan copras-capres,” ujarnya.
Maka dari itu, Syahganda dan Ahmad Yani tampak suar soal pemakzulan Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Presiden okowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non politik itu merupakan hak demokrasi.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 25 Januari 2024.
“Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye),” kata Jokowi. (sabar)