Jokowi Didesak Segera Mundur Tinggalkan Kursi RI-1
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Dr Edi Hardum, Advokat dan Dosen S2 Ilmu Universitas Tama Jagakarsa, mendesak Joko Widodo segera mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI. Jabatan Presiden selanjutnya diemban Wapres KH. Ma’ruf Amin.
“Presiden harus mundur dari kursi Kepresidenan karena anak kandungnya Gibran Raka Buming Raka maju sebagai Cawapres Prabowo,” ujar Edi dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Rabu (24/1/2024).
Dengan majunya Gibran maka apa pun kegiatan dan atau gerak-gerik Jokowi dalam konteks Kepresidenan pasti; pertama, dimaknai oleh semua bawahan Presiden seperti para menteri, kepala badan bahkan pimpinan Polri dan TNI serta BIN baik di pusat maupun di daerah sebagai kode atau tindakan mendukung pasangan Prabowo-Gibran.
“Memang Panglima dan Kapolri sudah berkali-kali mengatakan netral, tapi ada banyak dugaan keterlibatan oknum di lapangan, ya walaupun tanpa sepengetahuan atau aras perintah pimpinan mereka,” ujar Edi.
Hal ini tentu terafirmasi dengan dugaan keterlibatan pimpinan TNI dan Polri serta Plt.Bupati, pimpinan kejaksaan di sebuah Kabupaten di Sumatera Utara.
“Sudah tersebar di tiktok rekaman suara seorang Kapolres yang intinya mendukung paslon 02. Kita berharap atas penjelasan resmi dari Kapolri atau minimal Kapolda Sumut soal ini,” tandas Edi.
Kedua, apa pun kegiatan dan atau gerak gerik Jokowi dalam konteks Kepresidenan pasti dinilai oleh masyarakat sebagai bentuk dukungan dan kampanye untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
“Jangan salahkan masyarakat menuduh Jokowi tidak netral. Jokowi dituduh menggunakan jabatan Presiden dan Kepala Negara untuk memenangkan anaknya. Ini jangan tentunya,” tegasnya.
Pelanggaran yang Nyata
Yang parah lagi sebagaimana tersebar di medsos bahwa Jokowi mengatakan bahwa dirinya boleh-boleh saja memihak salah satu Paslon, yang terpenting tidak menggunakan fasilitas negara.
Pernyataan Jokowi ini, menurut Edi, harus ditentang karena tanpa menggunakan fasilitas negara, seorang Jokowi tidak bisa dipisahkan dirinya dengan jabatannya sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan.
“Kalau Jokowi memihak dan ikut kampanye, mengapa tidak sekalian Panglima TNI dan Polri, Kepala BIN, Jaksa Agung dan semua jajaran mereka ke bawah serta seluruh ASN tidak boleh memilih dan ikut kampanye? Sikap dan tindakan Jokowi sangat membahayakan demokrasi. Jokowi seharusnya belajar dari SBY yang jelang kekuasaannya berakhir tidak ikut campur dalam kontestasi,” tegas Edi.
Untuk itu, tambah Edi, Jokowi harus segera tanggalkan jabatannya sebagai Presiden. Dengan Jokowi mundur dari jabatannya maka Jokowi konsentrasi memenangkan Gibran.
Jokowi jangan menggunakan jabatan Presiden dan Kepala Negara untuk memenangkan anaknya.
Selain Jokowi, menurut dia, yang harus mundur adalah Prabowo dan Mahfud MD serta semua menteri dari Parpol serta Menkominfo sebagai Ketua Projo.
“Berikan semua jabatan menteri kepada orang-orang yang tidak terafiliasi kepada Parpol-Parpol pendukung tiga Paslon Capres/Cawapres. Ini demi menyelamatkan demokrasi Indonesia,” pungkas Edi.
Nada yang sama juga diutarakan Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EmaS. Katanya, selayaknya Presiden bersikap netral pada pilpres dan tidak berpihak pada salah satu pasangan capres dan cawapres.
“Sikap itu untuk menjaga netralitas aparatur negara serta untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran untuk memenangkan pasangan calon tertentu,” kata Fernando, Rabu (24/1/2024).
Ia menilai akan lebih baik kalau Jokowi selama masa pemilu melakukan cuti sehingga bebas berkampanye untuk Gibran. Atau lebih baik mundur dari jabatannya sebagai Presiden sehingga masyarakat akan lebih percaya proses pemilu lebih baik dibandingkan dibandingkan kalau Jokowi tetap pada posisinya.
“Jokowi sudah merusak tingkat kepercayaan masyarakat pada pemilu tahun ini, jadi saran saya sebaiknya mundur saja dari jabatan sebagai Presiden. Sehingga Ma’ruf Amin yang akan melanjutkan pemerintahan. Saya yakin, masyarakat akan lebih percaya pada proses pemilu tahun ini kalau dipimpin oleh Ma’ruf Amin,” pungkasnya.(sabar)