Industri TPT Masih Prioritas
Laporan: Enderson Tambunan
Ir Panggah Susanto MM
JAKARTA, (Tubas) – Pengembangan dan penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih menjadi prioritas. Hal itu bertitik tolak dari TPT nasional merupakan industri strategis, penghasil devisa yang besar, penyerap tenaga kerja, serta sebagai pemenuh kebutuhan sandang.
Hal itu diungkapkan Dirjen Basis Industri Manufaktur (BIM) Kementerian Perindustrian Ir Panggah Susanto MM dalam diskusi bertema “Membangun Daerah” yang diselenggarakan oleh Surat Kabar Mingguan Tunas Bangsa (SKM Tubas) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (17/2/2011).
Dalam diskusi dengan moderator Ir SM Doloksaribu, M.Ing, Kepala Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Bisnis (LPPMPB) UKI Jakarta, itu, Direktur Jenderal BIM Ir Panggah Susanto MM menyampaikan makalah tentang pengembangan industri nasional pada periode 2010 -2014.
Sebelum memasuki acara diskusi yang diikuti kalangan mahasiswa, pengamat sosial dan para wartawan itu, Dirjen BIM lebih dulu meresmikan media online Tubas, yang dapat diakses setiap hari melalui www.tubasmedia.com.
Terkait dengan dengan pengembangan industri TPT, disusun sejumlah program, antara lain, restrukturisasi permesinan TPT, peningkatan kompetensi SDM, penyediaan fasilitas infrastruktur/kawasan industri, promosi, dan pemberian insentif/fiskal.
Dengan program itu diharapkan meningkat jumlah TPT yang melaksanakan restrukturisasi (500 perusahaan), meningkat SDM berkualitas (1.200 orang), terfasilitasi pusat pengembangan desain dan fashion, diperbaiki infrastruktur kawasan kluster ITPT, meningkat pangsa pasar di dalam negeri (70 persen) dan luar negeri (2,4 persen), terjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, serta meningkat penerapan standar produk ITPT.
Ia mengatakan, sasaran pengembangan industri prioritas pada 2010-2014, antara lain, penciptaan lapangan kerja sebanyak 645.000 per tahun, penciptaan lapangan usaha dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah, serta pengurangan defisit neraca perdagangan. ***