Imported Inflation

Laporan: Redaksi

KRISIS di zona Euro telah menyebabkan terjadinya pelemahan nilai tukar Euro terhadap USD. Situasi ini tentu menyebabkan nilai mata uang rupiah ikut terkerek naik atau ikut juga melemah karena banyak investor di pasar finansial yang melepas rupiahnya dan merasa lebih nyaman memegang USD.

Pada penutupan perdagangan Rabu 16 Mei, rupiah berada pada level Rp 9.244/USD sementara Kurs Tengah BI ditutup pada level Rp 9.280/USD. Pelemahan nilai rupiah tersebut pasti akan menimbulkan dampak kenaikan harga (imported inflation) terhadap barang-barang impor.

Dalam rangka pengamanan pasar dalam negeri, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan dua keputusan penting, yaitu No 27/M-Dag/Per/5/2012 tentang Angka Pengenal Impor (API) dan No 30/M-Dag/Per/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang nuansanya adalah juga pengendalian barang impor, maka ketentuan ini sedikit banyak juga akan berdampak terhadap inflasi.

Sepanjang yang terkena dampak adalah barang jadi impor, tidak menjadi masalah, asalkan produk nasional bisa segera menggantikannya dengan catatan harganya bersaing, mutunya bagus dan barangnya mudah diperoleh di mana saja dan kapan saja.

Tapi patut diberikan catatan bahwa produk nasional tidak serta merta menempati posisi diuntungkan karena industrinya masih sangat bergantung bahan baku/penolong impor yang saat ini secara teoritis harganya juga akan naik (imported inflation).

Di dalam negeri, tidak mudah segera untuk menurunkan ongkos produksi, karena kita masih dibebani biaya logistik yang mahal, biaya bunga yang masih tinggi dan high cost economy lainnya.

Kondisi imported inflation dan in-efisensi ekonomi dalam negeri yang belum berhasil diefisienkan boleh dibilang adalah resiko ekonomi yang harus dibayar negeri ini. Syukurlah harga BBM tidak jadi naik meskipun dengan susah mengakalinya supaya harganya tidak naik.

Yang justru patut diwaspadai adalah, kalau kemudian barang-barang impor tadi masuk secara ilegal baik pisik maupun administratif (underinvoice). Atau masuk legal tapi harganya dumping. Dalam situasi yang demikian, seluruh instrumen kebijakan negara harus dikerahkan agar pasar dalam negeri tidak dijadikan terminal akhir bagi pembuangan barang-barang dari China dan negara lain yang ekspornya ke Eropa dan ke AS pasti turun drastis.

Mereka tahu pengeluaran belanja konsumsi rumah tangga dan daya belinya bagus, yaitu sekitar Rp 4.000 triliun tahun 2011 (sekitar 55-60 persen dari PDB nasional) dan pendapatan perkapita per tahunnya sekitar Rp 30 juta. Belum lagi golongan kelas menengah masyarakat Indonesia jumlahnya makin besar, sekitar 134 juta seperti yang pernah dilansir Bank Dunia.

Di tingkat makro, tugas otoritas moneter menjadi berat karena harus bisa menjaga terus stabilitas moneter di dalam negeri agar gejolak ekonomi bisa diredam. Otoritas fiskal juga demikian karena kalau nilai tukar rupiahnya melemah, maka beban hutang luar negeri yang harus dipikul nilainya akan bertambah.

Efisiensi penggunaan APBN/APBD harus benar-benar dilakukan dengan penuh kesungguhan dan penggunaannya harus terkontrol dengan efektif. Program dan proyek yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebaiknya difokuskan kepada kegiatan yang bersifat investasi untuk pembangunan infrastruktur ekonomi, infrasrtruktur SDM Infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan baik yang bersifat soft/hard infrastructure.

Reformasi birokrasi diarahkan untuk merestrukturisasi birokrasi, bukan mendahulukan renumerasi seperti yang dijalankan sekarang yang ujungnya juga menjadi beban fiskal yang tidak sedikit. Ada atau tidak ada krisis, kondisi perekonomian domestik harus sungguh-sungguh dibenahi agar strukturnya benar-benar kuat dan kokoh.

Fondasi ekonomi yang kuat tidak bisa hanya mengandalkan pada aspek pengelolaan ekonomi makro saja seperti yang selama ini kita dengar. Tapi juga harus baik dalam pengelolaan di sektor mikronya. Tugas kita bersama ke depan melakukan semuanya itu agar stabilitas ekonomi nasional dapat kita jagain bersama tanpa harus boros mengelola sumber daya ekonomi yang kita miliki.***