Garda Turun ke Jalan Sindir Cara Menghitung Matematika Ala KPU

YOGYAKARTA, (tubasmedia.com) – Massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (Garda) menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mereka menggelar aksi unik yakni belajar matematika mengenakan seragam sekolah dasar (SD).

Aksi yang digelar di halaman kantor KPU DIY, Jalan Aipda Tut Harsono, Kota Jogja, ini sebagai wujud kritik dan sindiran massa kepada KPU RI hingga daerah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pantauan awak media di lokasi, massa mulai berdatangan ke kantor KPU DIY sekitar pukul 11.00 WIB. Sebagian dari mereka tampak telah mengenakan seragam SD. Kemudian mereka menggelar simulasi kelas dan belajar matematika.

Nama sekolah tersebut tertulis ‘SD Negeri Koplak’. Selama aksi, mereka memperagakan situasi belajar matematika di kelas sambil terus

“Datang ke kantor KPU DIY untuk menyampaikan aspirasi keprihatinan kami bahwa pemilu kali ini benar-benar pemilu yang sangat gila. Di mana banyak sekali kecurangan-kecurangan yang sangat nyata di depan kita,” ujar Koordinator Aksi, Agus Becak di sela aksi, Selasa (20/2/2024).

“Ini sebagai bentuk dari performance art kami, bahwa kami perlu belajar pada KPU seluruh Indonesia untuk belajar kembali bagaimana matematika SD,” tambahnya.

Agus juga menegaskan jika aksi ini tidak ada sangkut pautnya dengan pasangan capres-cawapres tertentu. Agus bilang, pihaknya menuntut Pemilu untuk diulang.

“Kami tidak terima dengan hasil pemilu seperti ini. Ini bukan masalah paslon 01, 02 atau 03, tapi ini adalah bagaimana kita menjaga demokrasi Indonesia, bagaimana kita menjaga konstitusi,” paparnya.

Pilpres Ulang Kembali

“Kami menuntut pemilu ini jurdil sesuai dengan konstitusi kita, sesuai dengan harapan masyarakat. Kalau terbukti kecurangan-kecurangan ini maka kami mohon pemilu untuk diulang kembali,” tegas Agus.

Sementara itu, Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi berterima kasih terhadap aksi dari massa tersebut. Menurutnya, aksi ini merupakan bagian dari aspirasi masyarakat dalam mengawal proses pemilu dan mengawal proses demokrasi elektoral di Jogja berlangsung dengan baik.

“Kami berterima kasih justru, proses pemilu ini tidak hanya dikawal sampai dengan 14 Februari, tapi sampai dengan proses penetapan rekapitulasi itu terus dikawal,” ungkap Shidqi kepada wartawan.

Terkait anggapan massa yang menilai ada kecurangan pada proses pemilu, Shidqi bilang, hal tersebut hanya kesalahpahaman pada sistem Sirekap. Menurutnya, justru dengan adanya Sirekap ini proses rekapitulasi menjadi transparan. Semua bisa diketahui publik dan publik bisa mengoreksi.

“Itu kan terkait dengan perolehan yang selama ini dikaitkan dengan kecurangan itu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat info pemilu itu bisa kelihatan kok. Ada anomali angka dari perolehan pembacaan Sirekap terhadap plano yang kemudian menimbulkan anomali angka,” jelasnya.

“Yang kemudian beberapa hari ini dikoreksi oleh KPU melalui Sirekap, sekaligus ini dikoreksi melalui rapat pleno berjenjang di kemantren,” pungkas Shidqi. (sabar)