Defisit Transaksi Berjalan Sektor Industri
Laporan: Redaksi
BUKA WORKSHOP – Sekjen Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari (dua dari kanan) membuka workshop pendalaman industri untuk wartawan di Nusa Dua Bali, Kamis disaksikan (dari kiri ke kanan), Kepala Pusat Komunikasi Kemenperin, Hartono, Dirjen IKM Euis Saedah dan Staf Ahli Menteri bidang P3DN dan Pemasaran, Ferry Yahya. (tubasmedia.com/sabar hutasoit)
KUTA, BALI, (tubasmedia.com) – Dalam rangka menapaki tahun 2014 yang penuh tantangan dan masih adanya ketidakpastian ekonomi global, kita masih memiliki pekerjaaan besar untuk melaksanakan pembangunan industri nasional.
Demikian Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekjen Kemenperin, Ansari Bukhari pada pembukaan workshoop pendalaman kebijakan industri untuk wartawan di Kuta Bali, Kamis.
Sasaran utama pembangunan industri tersebut katanya antara lain pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 6,4-6,8 persen, penyerapan tenaga keja sektor industri sebanyak 400.000 orang, meningkatkan ekspor sektor industri hingga mencapai US$125 miliar serta investasi PMA (penanaman modal asing) US$14 mliar dan PMDN (penanaman modal dalam negeri) sebesar Rp 50 triliun.
Untuk mencapai sasaran pembangunan industri tahun 2014, katanya diperlukan upaya yang maksimal terlebih di tengah kondisi transaksi berjalan sektor industri yang masih defisit disebabkan impor yang cenderung meningkat, berupa impor bahan baku dan bahan penolong industri.
Masih cukup tingginya impor bahan baku dan barang modal menurut menteri karena industri kita masih mengalami berbagai permasalahan. Misalnya, masih lemahnya daya saing industri nasional, belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional, belum optimalnya alokasi sumber daya energi dan bahan baku serta pembiayaan industri.
Selain itu juga masih banyaknya ekspor komoditi primer (gas, batu bara, mineral logam, minyak sawit, kakao, karet dan lainnya) dan juga belum memadainya dukungan sarana prasarana industri seperti kawasan industri, jaringan energi dan telekomunikasi, transportasi dan distribusi.
Untuk itu lanjut menteri, diperlukan upaya pengembangan industri substitusi impor dalam rangka mengurangi impor bahan baku dan barang modal serta akselerasi hilirisasi industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk primer melalui berbagai usulan kebijakan. (sabar)