Vaksin Seharusnya Diberikan Secara Gratis, Jika tidak, Vaksin Palsu Rentan untuk Beredar
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Rencana pemerintah mengadakan program vaksinasi mandiri membuat vaksin Covid-19 rentan dijadikan komoditas.
Di tengah krisis kesehatan seperti ini, vaksin seharusnya menjadi barang publik yang bisa diakses semua lapisan masyarakat. Program vaksinasi yang inklusif dan teruji efektif bisa lebih cepat memulihkan perekonomian.
Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance Tauhid Ahmad, Senin (14/12/2020), mengatakan, di tengah krisis kesehatan saat ini dan buruknya pendataan di Indonesia, vaksin seharusnya diberikan secara gratis dan merata agar tidak memicu masalah sosial-ekonomi yang baru.
Sebagaimana diberitakan, pemerintah menyiapkan dua program vaksinasi, yakni vaksin bantuan pemerintah yang disediakan gratis dan vaksin mandiri atau berbayar.
Dari target 107 juta orang yang akan diimunisasi, 30 persen atau 32 juta orang diberikan vaksin gratis dan 70 persen atau 75 juta orang mengakses skema mandiri atau berbayar.
Pandemi Covid-19 telah memperparah kesenjangan sosial di masyarakat. Program vaksinasi berbayar berpotensi memperlebar ketimpangan itu.
”Kini semua lapisan masyarakat senasib sepenanggungan. Jika tidak digratiskan, akan memicu kecemburuan sosial antara yang mampu dan tidak serta pemulihan akan lebih lama karena ada warga terlewat divaksin,” kata Tauhid.
Pengalaman selama 10 bulan terakhir menghadapi Covid-19 memberi banyak pelajaran. Pendataan yang karut-marut membuat penyaluran program bantuan sosial kerap tak optimal. Mereka yang paling terdampak dan membutuhkan ada yang tak tersentuh.
Di sisi lain, perputaran uang yang besar di program-program itu ditengarai ada yang dimanfaatkan pejabat publik untuk korupsi. Jika vaksin dikomersialkan, Tauhid khawatir masalah yang sama akan kembali muncul dengan risiko lebih besar.
Penyaluran vaksin gratis ke masyarakat tidak tepat sasaran, sedangkan pemburu rente merajalela dari proyek-proyek pembelian vaksin.
” Vaksin-vaksin palsu berpotensi muncul di pasar. Masyarakat tidak mampu yang tidak tersentuh bantuan pemerintah dan tidak mampu membeli vaksin bisa nekat mencari karena butuh cepat. Dampaknya lebih berbahaya,” ujarnya.
Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai, vaksin seharusnya dijadikan barang publik. Apalagi, hanya ada satu jenis tersedia, yakni vaksin dari Sinovac Biotec, sehingga logika bisnis untuk mematok harga pada vaksin pun menjadi kurang masuk akal. (sabar)