Tak Pandai Menggunakan Kewenangan

Oleh: Fauzi Aziz

SATU catatan kritis yang harus disampaikan bahwa apa yang terjadi di negeri ini dalam berbagai peristiwa, apakah di bidang ekonomi atau bidang lain, nyaris tidak tertangani dengan baik. Akibatnya, setiap keputusan yang diambil tidak efektif dan bahkan dalam beberapa hal menimbulkan masalah baru.

Masyarakat awam dalam menyikapi fenomena ini pasti beragam. Ada yang berpendapat pemerintah tidak becus, ada pula yang menilai pejabatnya tidak tahu apa-apa alias tidak profesional dan kompeten. Dan ada pula yang mengatakan, bisanya hanya omong doang.

Situasi semacam ini pasti akan berujung pada kondisi yang buruk, yaitu hilangnya kepercayaan rakyat kepada para pemimpin dan kepada pemerintah yang berkuasa. Opini ini lebih spesifik mengatakan bahwa pemerintah tak pandai menggunakan kewenangannya. Banyak hal yang bisa ditelusuri kenapa fenomena ini terjadi. Boleh jadi disebabkan pejabat publik itu kurang faham tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam banyak hal bisa saja terjadi, karena pejabat publik malas membaca dan mendalami peraturan perundangan yang di dalamnya antara lain memberikan lingkup kewenangan pejabat publik yang bersangkutan di lingkungan lembaga pemerintah yang dipimpinnya. Pada sisi yang lain, kewenangan yang bersifat rinci di antara pejabat publik, mulai dari menteri sampai pejabat yang paling rendah (eselon 4) tidak ada yang secara eksplisit dinyatakan sebagai tanggung jawab kewenangan masing-masing.

Situasi semacam ini akan amat terasa ketika terjadi masalah serius di masyarakat. Mereka menjadi bimbang dan ragu untuk mengambil keputusan dan mengambil langkah penting untuk mengatasi masalah, karena mereka tidak yakin apakah langkah itu diambil sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak salah kalau kemudian masalahnya makin mengambang yang pada gilirannya bisa menimbulkan masalah baru.

Kasus Kedelai

Ambil contoh kasus naiknya harga kedelai. Menteri Perdagangan sepertinya makin panik melihat fenomena naiknya harga kedelai. Pertanyaannya adalah mengapa panik. Publik khawatir, jangan-jangan Pak Gita Wirawan memang tidak punya kewenangan yang bersifat spesifik untuk mengatasi gojolak harga, apakah bahan pangan atau produk yang lain. Beliau mungkin hanya tahu bahwa urusan impor dan ekspor menjadi tanggung jawabnya.

Di luar itu mungkin beliau tidak tahu dan ketidaktahuan itu disebabkan tidak ada instrumen yang bersifat spesifik yang dimiliki oleh Menteri Perdagangan untuk mengatasi gejolak harga bahan pangan pada umumnya.

Lihat saja penanganan kasus kedelai makin berlarut-larut hingga sekarang ini. Catatan kritis ini bisa dikatakan bahwa di republik ini banyak cerdik pandai, kalangan politikus menjadi pejabat publik yang “kaya”akan kekuasaan dan kewenangan, tetapi sejatinya “miskin” akan kewenangan akibat dari sebuah realita bahwa sebenarnya kewenangannya itu tidak diformulasikan secara tegas, jelas, dan eksplisit dalam paraturan perundangan.

Catatan kritis ini kemudian mencoba memberikan satu jawaban mengapa di negeri ini terjadi penumpukan berbagai masalah. Jawabannya adalah bahwa pejabat publik tak pandai mengelola kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga hampir semua masalah lambat ditangani. Lebih banyak dibahas dan dirapatkoordinasikan ketimbang diputuskan secara efektif oleh lembaga yang memiliki kewenangan penuh.

Ini sebuah masalah serius dan menjadi tantangan bagi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk mengurai dan menatanya kembali. Makin banyak rapat koordinasi diselenggarakan di segala level eselon adalah satu pertanda bahwa sistem pembagian kewenangan antarlembaga pemerintah, baik secara vertikal maupun horizontal, masih bermasalah.

Contoh paling gres, hingga kini apa yang sudah diputuskan sebagai paket kebijakan ekonomi belum ada keputusan administrasi dan keputusan teknisnya yang diterbitkan oleh pemerintah, kecuali hanya keputusan BI yang sudah kita baca melalui media. Ada apa gerangan kok tak kunjung keluar? Salah satunya pasti ada di sekitar wilayah kewenangan. ***